Tekanan Rupiah Dekati Rp17.600, Ekonom Bantah Dipicu Pencalonan Thomas Djiwandono

PorosBekasi.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.600 per dolar AS pada Sabtu (16/5/2026) memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial.

Sejumlah narasi yang berkembang mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Isu tersebut memunculkan asumsi bahwa pasar mulai meragukan independensi BI. Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai pandangan itu terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi global yang saat ini sedang menekan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tekanan Rupiah Dinilai Sejalan dengan Tren Asia

Tekanan terhadap rupiah disebut bukan fenomena yang berdiri sendiri. Sejumlah mata uang Asia lain, termasuk rupee India, juga mengalami pelemahan akibat penguatan dolar AS, lonjakan harga minyak dunia, suku bunga tinggi The Fed, hingga meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Kondisi itu memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman di Amerika Serikat. Dampaknya, mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak melemah dalam periode yang sama.

Beberapa laporan ekonomi internasional bahkan menempatkan rupiah dan rupee India sebagai mata uang Asia yang paling terdampak akibat tekanan harga energi dan penguatan dolar AS.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara importir minyak juga dinilai ikut memperbesar tekanan terhadap rupiah ketika harga energi global mengalami kenaikan.

Pengamat Sebut Faktor Eksternal Lebih Dominan

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menegaskan bahwa pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen global dibanding isu pencalonan Thomas Djiwandono di BI.

“Pelemahan mata uang rupiah itu bukan semata-mata karena Thomas Djiwandono ya mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” kata Ibrahim dikutip Liputan6.

“Orang yang mengatakan bahwa Thomas Djiwandono yang ini membuat rupiah melemah ini menurut saya tidak,” ujarnya.

Menurut para analis, pasar keuangan global bergerak berdasarkan berbagai indikator makroekonomi seperti suku bunga AS, inflasi global, harga komoditas, hingga risiko geopolitik internasional.

Karena itu, asumsi bahwa rupiah melemah hanya karena satu figur calon pejabat BI dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Independensi BI Disebut Dijaga Sistem Kelembagaan

Sorotan publik dalam polemik ini juga mengarah pada isu independensi Bank Indonesia. Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa independensi bank sentral tidak ditentukan oleh satu individu.

Bank Indonesia sendiri menegaskan tata kelola lembaganya berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Selain itu, proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui Dewan Gubernur, bukan oleh satu pejabat secara individual.

Mekanisme pengawasan terhadap BI juga melibatkan DPR, audit, hingga pengawasan pasar keuangan nasional dan internasional.

Dengan sistem tersebut, Deputi Gubernur BI dinilai tidak dapat secara sepihak mengendalikan nilai tukar rupiah maupun menentukan arah pasar sendirian.

Pelemahan Rupiah Pernah Terjadi di Berbagai Era Pemerintahan

Tekanan terhadap rupiah juga bukan pertama kali terjadi dalam sejarah ekonomi Indonesia. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, rupiah beberapa kali mengalami pelemahan tajam akibat krisis global dan penguatan dolar AS.

Pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta kebijakan moneter Amerika Serikat menjadi contoh faktor eksternal yang terbukti memberi dampak besar terhadap mata uang negara berkembang.

Karena itu, banyak analis menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih relevan dibaca dalam konteks ekonomi global dibanding semata dikaitkan dengan dinamika politik domestik.

Media Sosial Dinilai Bangun Narasi Emosional

Pengamat komunikasi politik menilai media sosial kerap menyederhanakan isu ekonomi makro menjadi narasi emosional yang mudah viral.

Framing seperti “rupiah anjlok karena nepotisme” dianggap lebih mudah menarik perhatian publik dibanding penjelasan teknis mengenai capital outflow, harga minyak dunia, atau kebijakan The Fed.

Padahal, mekanisme pasar dinilai jauh lebih kompleks dibanding sekadar hubungan keluarga dalam politik.

Pola pembentukan opini serupa disebut pernah muncul dalam sejumlah polemik nasional lain, ketika isu kelembagaan negara dibingkai secara emosional di media sosial untuk menggiring persepsi publik.

Karena itu, masyarakat diimbau lebih kritis membedakan kritik berbasis data dengan narasi yang bersifat propaganda emosional.

Literasi Ekonomi Dinilai Penting

Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi ekonomi dinilai menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pada narasi yang terlalu disederhanakan.

Pelemahan rupiah disebut merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi faktor global, geopolitik, serta dinamika pasar internasional.

Mengaitkan seluruh tekanan tersebut hanya pada satu figur politik dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman publik.

Sementara itu, independensi Bank Indonesia disebut tetap dijaga melalui Undang-Undang BI, mekanisme kolektif Dewan Gubernur, serta pengawasan DPR dan pasar keuangan.

Karena itu, publik diharapkan dapat melihat persoalan ekonomi secara lebih objektif dan berbasis data, bukan semata mengikuti framing emosional yang berkembang di media sosial.