Rp10 Triliun Hasil Penertiban Kawasan Hutan Bakal Dialihkan untuk Perbaikan 5.000 Puskesmas

PorosBekasi.com – Dana triliunan rupiah yang berhasil kembali ke kas negara dari hasil penertiban kawasan hutan disebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Salah satu program yang disiapkan pemerintah ialah rehabilitasi ribuan puskesmas di berbagai daerah yang kondisinya dinilai sudah memprihatinkan.

Presiden Prabowo Subianto menyebut nilai dana yang berhasil diamankan mencapai Rp10,2 triliun.

Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk membiayai renovasi sekitar 5.000 puskesmas yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan pembaruan fasilitas.

“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5/2026).

Menurutnya, upaya penyelamatan aset dan kekayaan negara harus berdampak nyata bagi publik. Pemerintah, kata dia, dituntut menunjukkan hasil konkret yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Rakyat kita harus lihat, ini loh uang hari ini Rp10 triliun,” ujar Prabowo.

Ia pun mengungkap hasil laporannya bersama Menteri Kesehatan terkait kondisi fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah terpencil. Ia menyebut masih banyak puskesmas yang belum pernah direnovasi sejak puluhan tahun lalu.

“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” paparnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran renovasi untuk satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan asumsi tersebut, total kebutuhan revitalisasi 10 ribu puskesmas diperkirakan menyentuh Rp20 triliun.

“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” jelasnya.

Diketahui, Prabowo menghadiri agenda penyerahan denda administratif serta lahan kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung.

Dalam kegiatan tersebut, negara menerima dana administratif senilai Rp10.270.051.886.464 serta penyerahan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.