Serapan Belanja Rendah dan PAD Terseok, APBD Bekasi 2026 Dinilai Belum Bergerak Efektif

PorosBekasi.com – Kinerja APBD Kota Bekasi tahun 2026 mulai menuai sorotan tajam. Memasuki triwulan II, realisasi pendapatan maupun belanja daerah masih terlihat rendah, meski nilai anggaran tahun ini mencapai hampir Rp7 triliun.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan per 12 Mei 2026 mencatat, dari total target pendapatan daerah sebesar Rp6.687,68 miliar, realisasi hingga akhir Februari baru mencapai Rp1.085,12 miliar atau sekitar 16,23 persen.

Rendahnya capaian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mesin fiskal Pemerintah Kota Bekasi di awal tahun anggaran, terutama karena APBD 2026 disebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), target yang dipasang mencapai Rp4.002,85 miliar. Namun realisasinya baru Rp676,56 miliar atau sekitar 16,90 persen.

Sumber PAD terbesar masih bergantung pada pajak daerah. Dari target Rp3.423,09 miliar, hingga akhir Februari baru terealisasi Rp653,79 miliar atau sekitar 19,10 persen.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah justru menunjukkan capaian yang sangat minim. Dari target Rp516,91 miliar, realisasi baru menyentuh Rp13,29 miliar atau hanya sekitar 2,57 persen.

Kondisi lebih memprihatinkan terlihat pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dari pagu Rp22,76 miliar, belum tercatat realisasi sama sekali atau masih 0 persen.

Sementara lain-lain PAD yang sah dari target Rp40,09 miliar baru terealisasi Rp9,49 miliar atau sekitar 23,66 persen.

Tak hanya PAD, aliran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat juga belum bergerak signifikan. Dari alokasi Rp2.311,39 miliar, realisasi baru mencapai Rp390,80 miliar atau sekitar 16,91 persen.

Sedangkan pendapatan lainnya yang ditargetkan Rp373,44 miliar baru terealisasi Rp17,77 miliar atau sekitar 4,76 persen.

Pada sisi pengeluaran, serapan belanja daerah juga masih berjalan lambat. Belanja pegawai dari pagu Rp3.003,64 miliar baru terealisasi Rp887,49 miliar atau sekitar 29,55 persen.

Sementara Belanja Barang dan Jasa yang menjadi penopang operasional pemerintahan dari target Rp2.483,33 miliar baru terserap Rp299,68 miliar atau sekitar 12,07 persen.

Belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik daerah juga belum menunjukkan percepatan. Dari target Rp1.014,78 miliar, realisasinya baru Rp125,87 miliar atau sekitar 12,07 persen.

Sedangkan belanja lainnya sebesar Rp436,72 miliar baru terealisasi Rp37,72 miliar atau sekitar 8,64 persen.

Besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp277,79 miliar ikut menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya eksekusi program dan rendahnya penyerapan anggaran SKPD Pemkot Bekasi pada tahun anggaran sebelumnya.

Padahal, APBD Kota Bekasi 2026 disusun dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Nilai APBD tahun ini juga berada di kisaran Rp6,7 triliun hingga Rp6,9 triliun.

Di tengah kondisi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi juga dinilai belum terbuka dalam menyampaikan rincian informasi APBD kepada publik.

Minimnya transparansi itu memperkuat kritik terhadap tata kelola anggaran daerah, terutama ketika realisasi pendapatan dan belanja masih jauh dari target yang telah ditetapkan.