PorosBekasi.com – Mutasi pejabat eselon II yang digelar awal September lalu oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyisakan tanda tanya besar di kalangan publik. Dari 19 aparatur yang dilantik, dua nama mencuri perhatian karena memiliki hubungan keluarga dengan orang nomor satu di Kota Patriot itu.
Adik kandung Tri, Satia Wijayanti, didapuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan meski berlatar belakang sebagai dokter hewan.
Sementara suaminya, M Solikhin, yang juga ipar wali kota, menempati posisi strategis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Penempatan dua figur ini memunculkan cibiran dan tudingan nepotisme di lingkup pemerintahan kota. Tak hanya soal dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kabar lain yang tak kalah panas adalah dugaan mutasi dilakukan tanpa sepengetahuan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.
Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) Mulyadi angkat bicara mengenai isu tersebut. Ia menilai seharusnya seorang wali kota mengedepankan sinergi dengan wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Agak aneh bila wali kota tak berdiskusi dengan wakil sehingga terkesan meniadakan keberadaan pendampingnya,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu 5 Oktober 2025).
Menurut Mulyadi, jika kabar itu benar, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakharmonisan di tubuh pemerintahan kota. Iamenyebut, Bobihoe yang merupakan kader Partai Gerindra, bisa saja merasa tersinggung bila diabaikan dalam proses penting seperti mutasi pejabat.
Lebih lanjut, Mulyadi menilai Tri Adhianto belum belajar dari pengalaman masa lalu saat dirinya masih menjadi wakil wali kota mendampingi Rahmat Effendi. Kala itu, posisi Tri disebut tak banyak diberdayakan, hingga istrinya, Wiwiek Hargono, sempat mengungkapkan penyesalan karena suaminya hanya diberi peran seremonial.
“Pengalaman serupa inilah yang kini dialami Harris Bobihoe. Sebagai politisi sejati dan berasal dari partai presiden, tentu situasi ini membuatnya tidak nyaman,” celetuk Mulyadi.
Ia menambahkan, bila benar Bobihoe tidak dilibatkan dalam pembagian tugas maupun proses mutasi, sikap tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap mitra kerja dalam kepemimpinan daerah.
“Kabar itu tentu perlu diklarifikasi lagi. Tapi kalau memang benar, mbok, ya, jangan serakah-serakah banget. Ingat saat masih jadi wakil,” sindirnya.
Mulyadi menyebut Bobihoe tampak memilih diam di tengah sorotan publik terhadap Tri Adhianto. Ia menduga, sikap tenang wakil wali kota itu bisa berarti dua hal, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, atau memang enggan mencampuri sebelum diminta.
Dalam pandangannya, tanda-tanda keretakan politik di lingkup pemerintahan Kota Bekasi mulai terasa. Salah satu indikasi, kata Mulyadi, muncul dari sikap anggota DPRD Fraksi Gerindra Raden Eko, yang secara terbuka mengkritik KONI Bekasi atas turunnya prestasi atlet pelajar.
“Padahal tudingan Eko terbilang melenceng karena yang disasar mestinya Dispora, bukan KONI, karena ranah pelajar ada di sana. Apa karena ketua KONI-nya pak Tri,” ucap Mulyadi.
Menurutnya, kritik tersebut bisa jadi merupakan bentuk protes terselubung dari kader partai sendiri terhadap gaya kepemimpinan wali kota.
“Tak menutup kemungkinan, kritik-kritik serupa akan semakin tajam dari para kader yang mulai jengah dengan janji-janji manis wali kota,” pungkasnya.
Kini, aroma perselisihan di pucuk pemerintahan Bekasi mulai tercium. Di balik pelantikan yang semula dianggap penyegaran birokrasi, terselip dinamika politik dan kepentingan yang bisa menguji soliditas duet pemimpin kota itu.
Tinggalkan Balasan