PorosBekasi.com – Kedekatan yang mencolok antara Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, dan Wali Kota Tri Adhianto mulai menuai sorotan publik. Relasi yang tampak harmonis di antara keduanya justru menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Relasi yang terlalu akrab ini dinilai berpotensi melemahkan peran DPRD sebagai lembaga pengimbang. Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan kritis, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemerintah kota.
Sejumlah pengamat menilai relasi antara dua pucuk pimpinan lembaga itu tak ubahnya seperti “koalisi diam-diam” yang bisa membahayakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Ketua DPRD mesti menjaga jarak, social distancing. Jangan nampak seperti pion dalam catur politik anggaran,” ujar Founder Bekasi Human City, Adi Bunardi, Senin (14/7/2025).
Wali Kota dikhawatirkan merasa lebih mudah mengendalikan arah kebijakan karena telah mengamankan hubungan politik dengan pucuk pimpinan parlemen. Di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan ketegangan di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tempat Sardi bernaung.
“Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ada persekongkolan jahat antara keduanya. Karena bisa merugikan masyarakat dan pembangunan Kota bekasi kalau terjadi hal tersebut,” imbuh Adi.
Isu ini bahkan mulai menjadi bahan gunjingan di kalangan internal DPRD sendiri. Beberapa anggota dewan menilai kedekatan tersebut tidak memberikan manfaat kelembagaan, malah berisiko mereduksi posisi tawar DPRD dalam berbagai agenda strategis.
“Percuma saja Ketua DPRD sama Wali Kota dekat, gak ada manfaatnya bagi DPRD secara kelembagaan atau anggotanya. Yang ada posisi tawar kita malah semakin lemah, karena Wali Kota merasa sudah bisa mengendalikan parlemen lewat ketua,” ucap salah satu anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah pihak di dalam partai juga disebut merasa tidak nyaman karena Tri Adhianto merupakan rival politik utama PKS dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 lalu. Relasi yang terlalu cair antara keduanya dianggap mencederai garis politik yang telah dibangun partai.
“”Kita paham bahwa Ketua DPRD harus berhubungan dengan siapa saja, apalagi dengan wali kota. Namun seharusnya hubungan itu normatif saja, jangan terlalu dekat karena wali kota adalah rival kami di Pilkada lalu,” ungkap sumber di internal PKS kepada wartawan.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya stigma lama bahwa DPRD hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif. Padahal, sejarah DPRD Kota Bekasi mencatat adanya momen-momen penting ketika lembaga ini tampil kritis terhadap wali kota, bahkan sempat mengajukan interpelasi dan angket, meski tidak sampai pada tahap realisasi.
Berbeda dengan para ketua DPRD sebelumnya yang cenderung menjaga jarak dan membangun relasi normatif, pendekatan Sardi kepada Tri justru dianggap keluar dari pakem. Hal ini menjadi ironi di tengah banyaknya persoalan di Kota Bekasi yang membutuhkan koreksi dan pengawasan ketat dari DPRD.
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa koreksi, maka kredibilitas DPRD sebagai lembaga legislatif independen dikhawatirkan akan terus tergerus di mata publik.
Tinggalkan Balasan