PorosBekasi.com – Gejolak serius tengah melanda tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bekasi.
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mencopot Sholihin alias Gus Shol dari kursi Ketua DPC, lalu menunjuk Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt), justru memicu perlawanan terbuka dari struktur bawah partai.
Situasi pun berkembang menjadi lebih dari sekadar pergantian jabatan. Isu yang mencuat kini menyentuh aspek fundamental, keabsahan prosedur, etika organisasi, hingga hubungan yang kian renggang antara pusat dan daerah.
Sholihin sendiri secara terbuka menyatakan keberatannya atas pencopotan dirinya. Ia menilai proses pergantian jabatan tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi yang semestinya.
“Keputusan DPP ini tidak sah. Saya menolak karena penggantian saya tidak sesuai dasar. Saya tidak dipanggil, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba SK Plt turun,” ujarnya kepada awak media usai melaksanakan musyawarah internal, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga mengandung persoalan administratif yang serius.
Ia menegaskan bahwa dalam proses pergantian dirinya, tidak ada ruang klarifikasi maupun komunikasi resmi dari pihak DPP.
Selain posisi ketua, posisi Sekretaris DPC PPP, Dawam Mahfuz, diketahui juga dicopot dan digantikan oleh Bambang. Dawam menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Pengangkatan plt tidak sesuai aturan adr art. Keputusan sepihak oleh dpw dan dpp,” ketus Dawam.
Suara Penolakan dari PAC
Suara penolakan datang serentak dari Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Bekasi. Mereka menilai keputusan tersebut diambil tanpa proses yang sehat, minim komunikasi, serta mengabaikan tradisi musyawarah yang selama ini dijunjung dalam organisasi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan