Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
SEBUAH fakta sederhana di persidangan kasus Chromebook mengungkap lebih banyak tentang penyakit sistemik kita daripada berjilid-jilid laporan auditor. Fakta itu adalah Microsoft mengeluh.
Bahkan, keluhan mereka sampai ditanyakan oleh Sekretariat Kabinet. Pertanyaannya bukan tentang kehebatan produk, tetapi tentang akses yang tertutup. Ini bukan cemburu pesaing. Ini adalah alarm dari pemain global yang membaca bahwa lapangan bermainnya tidak rata!
Mengapa ini penting? Karena ia mengonfirmasi apa yang selama satu dekade selalu didengungkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu pola pengadaan teknologi di Indonesia kerap sakit kronis akibat penguncian spesifikasi atau spec locking dan ketergantungan sistemik, vendor lock-in.
Kasus Chromebook bukanlah anomali. Ia adalah puncak gunung es dari sebuah pola lama yang diabaikan.
Dan komplain Microsoft itu adalah bukti terkuat bahwa yang kita hadapi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah desain kebijakan yang cacat sejak dalam pikiran!
Dekade peringatan yang diabaikan, sebuah pola yang selalu kembali
Selama sepuluh tahun terakhir, BPK secara konsisten menemukan penyakit yang sama dalam proyek TIK pemerintah, yakni perencanaan tak berbasis kebutuhan, spesifikasi yang dikunci pada merek tertentu, biaya lisensi yang tak transparan, dan aset yang menganggur.
Rekomendasinya nyaris selalu sama, yaitu perbaiki perencanaan, hindari penguncian spesifikasi, pastikan value for money. Namun, “satu dekade berlalu, pola itu tidak berubah!”
Chromebook adalah manifestasi penyakit kronis ini dengan skala yang fantastis. BPK menemukan bahwa spesifikasi disesuaikan dengan produk, bukan dengan kebutuhan pengguna.
Di daerah dengan internet terbatas, Chromebook yang sangat bergantung pada cloud justru dipaksakan. Ini adalah rekayasa kebutuhan (engineered demand), dimana masalah diciptakan, lalu dijual solusinya.
Apa hasilnya? Kerugian negara yang ganda. Pertama, kerugian langsung dari kemahalan harga perangkat dan lisensi CDM yang tidak berguna, seperti yang disebutkan dalam dakwaan.
Kedua, dan lebih berbahaya, adalah kerugian struktural jangka panjang berupa ketergantungan atau vendor lock-in.
Mengurai jerat “vendor lock-in”, ituketika negara kehilangan kendali
Apa sebenarnya vendor lock-in yang selalu diperingatkan BPK? Ia adalah situasi di mana pelanggan, dalam hal ini, negara, menjadi sangat bergantung pada satu vendor, sehingga berpindah ke vendor lain akan sangat sulit, mahal, atau mustahil.
Tinggalkan Balasan