Trinusa Bekasi Raya juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), khususnya dalam pelaksanaan proyek normalisasi sungai dan saluran.
“Normalisasi katanya jalan, tapi faktanya air tetap meluap. Sampah masih menumpuk. Ini pekerjaan seperti apa? Anggaran harus dibuka ke publik, dari tahun 2023 sampai 2025,” kata Maksum.
Berdasarkan data APBD, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 tercatat mengelola anggaran sebesar Rp471,2 miliar, dengan Rp326,2 miliar di antaranya untuk belanja modal. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan hasil di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan banjir yang kerap terjadi di kawasan Perumahan Bumi Bekasi Baru Utara, Rawalumbu, disebabkan penyempitan saluran air di bawah kolong Tol Cut Mutia.
“Permasalahan utama ada pada saluran air yang menyempit. Ini harus segera kita perlebar agar aliran air tidak lagi melimpah ke kawasan perumahan,” ujar Tri Adhianto, dikutip siaran pers Pemkot Bekasi.
Tri mengaku telah menginstruksikan Dinas BMSDA untuk segera menurunkan alat berat guna melakukan pelebaran saluran sebagai langkah cepat penanganan.
Namun demikian, Trinusa Bekasi Raya menegaskan bahwa langkah reaktif pascabanjir tidak cukup jika tidak dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek sebelumnya.
“Yang dipertanyakan masyarakat hari ini sederhana: setelah banjir surut, proyek apa lagi yang akan terbit? Dan apakah benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya mengulang siklus yang sama setiap tahun,” pungkas Maksum.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan