PorosBekasi.com – Klaim capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menuai kritik.
Center for Budget Analysis (CBA) menilai narasi optimistis pemerintah berpotensi menutup fakta adanya tren penurunan PNBP sektor sumber daya alam (SDA) dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pernyataan Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI yang menyebut realisasi PNBP hingga 10 November 2025 telah mencapai Rp200,66 triliun atau 78,74 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun.
Klaim itu diperkuat dengan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa capaian PNBP telah menembus 85 persen dari target.
Namun, CBA menilai angka tersebut tidak bisa dilepaskan dari catatan historis PNBP, khususnya di sektor SDA.
Menurut Uchok, jika data benar-benar menunjukkan capaian 85 persen, semestinya pemerintah juga membuka konteks utuh mengenai risiko penurunan pendapatan negara yang sudah terjadi sebelumnya.
“Semoga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak lagi mengumbar kebohongan kepada Presiden Prabowo. Termasuk klaim bahwa listrik PLN di Aceh sudah mencapai 93 persen pascabencana banjir dan longsor,” kata Uchok dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Ia menyebut gaya komunikasi Menteri ESDM cenderung terlalu percaya diri dan minim kehati-hatian. Padahal, realisasi pendapatan SDA pada 2024 hanya mencapai Rp228,9 triliun atau 97,20 persen dari target APBN Rp235,5 triliun, angka yang belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan fiskal.
Lebih jauh, laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru memperlihatkan penurunan PNBP SDA secara tahunan. Pada 2023, pendapatan PNBP SDA tercatat Rp280,2 triliun, sementara pada 2024 turun menjadi Rp256,6 triliun.
“Artinya, dari 2023 ke 2024 terjadi kemerosotan pendapatan PNBP sebesar Rp23,6 triliun atau setara 8,44 persen. Ini penurunan yang mengkhawatirkan,” ujar Uchok.
Dengan latar tersebut, CBA menilai optimisme berlebihan tanpa pijakan data berisiko menyesatkan publik dan pengambil kebijakan.
Jika pada 2025 PNBP kembali gagal memenuhi target, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap jajaran pembantunya.
“Karena kata-kata Bahlil selalu mengumbar kebohongan di depan publik dan melukai hati rakyat,” tegas Uchok.
Menurutnya, pernyataan pejabat negara seharusnya menjadi rujukan yang kredibel bagi masyarakat, bukan sekadar retorika politik yang mengabaikan fakta fiskal.
“Kata-kata menteri bukan lelucon. Harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan