Struktur Loyalis di Dinas Kesehatan Disorot
Dinas Kesehatan menjadi titik perhatian paling kuat. Dalam beberapa pekan terakhir, dinas ini mengalami perombakan signifikan yang menempatkan sejumlah figur dengan hubungan dekat dalam rantai komando yang sama.
Salah satu nama yang mencuat adalah Hadi Prabowo, yang kariernya disebut melaju cepat sejak Tri Adhianto menjabat Wali Kota Bekasi. Dari Kabid Kesehatan Masyarakat, Hadi kini menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan, posisi yang memiliki kontrol langsung terhadap anggaran kesehatan.
Posisi ini semakin sensitif karena berada satu struktur dengan Satia, adik kandung Wali Kota Tri Adhianto, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Bagi Mulyadi, formasi tersebut membuka ruang konflik kepentingan karena satu dinas penting kini dikendalikan oleh figur-figur yang berada dalam lingkar keluarga dan loyalitas politik.
Tidak berhenti di sana. Mulyadi turut menyoroti promosi Santi Septiani, keponakan Hadi Prabowo, yang naik dari staf biasa langsung ke jabatan Kabid Penunjang Medik.
“Lompatan tersebut kembali memperkuat dugaan bahwa mutasi dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, tetapi upaya memperkuat kontrol internal dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Motif yang Ditengarai: Mengunci Akses ke APBD
Mulyadi menilai keseluruhan pola mutasi ini memiliki benang merah yang sama: upaya menempatkan loyalis pada pos-pos basah yang bersinggungan langsung dengan proyek, perizinan, dan belanja daerah.
Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti kesehatan, perizinan, dan pelayanan publik sangat rentan dijadikan instrumen untuk mengendalikan arus APBD.
“Jika syarat jabatan adalah loyalitas politik, maka pelayanan publik akan menjadi korban pertama. Dan yang paling rentan adalah APBD,” tegas Mulyadi.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan.
Menurutnya, pola mutasi yang sarat anomali ini perlu diperiksa sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik kejahatan birokrasi yang terstruktur.
“Rangkaian pergeseran jabatan tersebut layak diperiksa guna memastikan bahwa tidak ada perencanaan kejahatan birokrasi yang tengah disusun,” tandasnya.
Mutasi Puluhan Pejabat Eselon III dan IV
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, diketahui kembali melakukan pergeseran struktur pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Sebanyak 40 pejabat administrator (Eselon III) dan 4 pejabat pengawas (Eselon IV) resmi dilantik, pada Kamis (27/11/2025) di Aula KH Nonon Sontanie, Kantor Wali Kota Bekasi.
Tri menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang harus dijalankan sesuai kebutuhan birokrasi.
“Pelantikan ini adalah wujud nyata dari kebutuhan organisasi dan pola karir yang harus dijalankan demi terwujudnya pelayanan terbaik,” ujarnya.
“Saya minta dengan tegas, jangan berada di zona nyaman. Kita harus terus bergerak agar tercipta pelayanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Setiap pejabat baru harus terus tanggap terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang baru dan menyesuaikan diri dengan cepat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan