PorosBekasi.com – Gelombang kekecewaan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat di Kota Bekasi kian membesar. Sorotan tajam kini tertuju pada biaya sewa rumah dinas (rumdin) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditambah lagi dengan tunjangan DPRD yang dinilai tak masuk akal.
Sekretaris Laskar Merah Putih Kota Bekasi, Hasan Basri, mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi, demi menuntut pertanggungjawaban para pejabat yang selama ini bergota dengan uang rakyat.
“Minggu ini, kami akan turun ke jalan meminta pertanggungjawaban para pejabat di Kota Bekasi, termasuk sewa rumah dinas yang memakan angka fantastis,” ujar Sekretaris Laskar Merah Putih, Hasan Basri dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Hasan menduga, anggaran rumah dinas sengaja tidak dibuka ke publik. Ia bahkan menyebut sewa rumah dinas Wakil Wali Kota di kawasan elit Villa Meutia Kirana bisa mencapai Rp200–300 jutaan per tahun.
“Kalau nilai sewa rumah dinas wali kota Bekasi tidak dibuka, ada apa ini, kabarnya sampai miliaran setahun,” ucapnya.
Tak hanya soal rumdin, Hasan juga menyinggung jor-joran tunjangan DPRD Kota Bekasi. Dari tunjangan perumahan pimpinan hingga uang pulsa anggota dewan, nilainya disebut di luar nalar.
“Uang pulsa saja hampir Rp9 miliar setahun, perumahan Rp27 miliar, total penunjang kerja DPRD hampir Rp70 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, Akademisi STMK Trisakti, Adi Bunardi, menilai gaya hidup pejabat daerah di Bekasi justru mengkhianati kondisi rakyat yang sedang sulit.
Tinggalkan Balasan