PorosBekasi.com – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar di Padang, Sumatera Barat, menuai polemik. Acara yang bertajuk “Kerakyatan” itu justru dikecam karena menghadirkan sejumlah pejabat negara, aparat kepolisian, hingga perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN).
Imbasnya, BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip) memutuskan angkat kaki dari aliansi.
Agenda tahunan yang digelar 13–19 Juli 2025 di Universitas Dharma Andalas tersebut semestinya menjadi ajang demokratis untuk memilih kepengurusan baru. Namun, kehadiran tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menpora, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda, hingga perwakilan BIN, menimbulkan pertanyaan soal independensi gerakan mahasiswa. Bahkan, ucapan selamat berupa karangan bunga dari BIN daerah turut menghiasi lokasi.
Tak hanya itu, proses pemilihan kepengurusan BEM SI Kerakyatan sempat ricuh dan menyebabkan beberapa peserta mengalami luka.
Kekecewaan terhadap dinamika ini membuat BEM KM UGM secara resmi keluar dari aliansi. Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan bahwa forum yang semestinya jadi wadah perjuangan rakyat malah dibajak kepentingan politik dan aparat.
“Kehadiran elit politik dan aparat keamanan mencederai independensi gerakan mahasiswa,” kata Tiyo, dikutip Tempo, Sabtu, 19 Juli 2025.
Menurutnya, keputusan keluar dari BEM SI adalah langkah etis untuk menjaga jarak dari kekuasaan dan mempertahankan kemurnian gerakan mahasiswa.
Langkah serupa diikuti oleh BEM Undip sehari berselang. Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, mengkritik keras kehadiran pejabat serta simbol dukungan dari BIN, apalagi di tengah meningkatnya tekanan terhadap aksi mahasiswa di berbagai wilayah.
“Tak pantas. Seharusnya bahas eskalasi gerakan mahasiswa dan fokus pada solidaritas bersama,” ujar Ariq, Minggu, 20 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa hasil musyawarah dengan seluruh BEM di Undip menghasilkan keputusan bulat untuk mundur dari BEM SI. “Kami enggan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan,” tegasnya.
Di tengah gelombang kritik itu, Rifaldi, Ketua BEM Universitas Dharma Andalas sekaligus panitia kegiatan, membantah tuduhan bahwa kehadiran pejabat mempengaruhi independensi panitia. Ia menyebut undangan kepada Forkopimda adalah prosedural.
“Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ucap Rifaldi.
Soal karangan bunga dari BIN, Rifaldi mengaku itu dikirim tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Langsung kami turunkan karena sebelumnya tidak ada informasi BIN kirim ucapan selamat,” katanya.
Ketua Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, merespons santai keluarnya dua anggota tersebut. Ia menegaskan tidak ada paksaan dalam keanggotaan aliansi.
“Kami memahami bahwa setiap gerakan memiliki arah strategis masing-masing dalam merespons dinamika bangsa,” ujar Muzammil kepada Tempo, Senin, 21 Juli 2025.
Namun ia mengakui bahwa mundurnya UGM dan Undip menjadi evaluasi penting untuk mempertahankan idealisme dalam tubuh BEM SI.
“Kiprah, kontribusi, dan peran aktif mereka pernah menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan kolektif mahasiswa,” tandasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan