PorosBekasi.com – Sekretaris Jenderal Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Abdul Rasyid, mengkritik hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, yang disebut mencapai 72 persen.
Rasyid menilai hasil survei tersebut tidak berlandaskan fakta yang objektif, karena tidak mencerminkan kondisi nyata di tengah masyarakat. Bahkan, sebagian besar masyarakat dikatakan belum mengenal sosok wakil wali kota.
“Itu penilaian yang tidak mendasar. Berbicara kinerja Tri-Harris, justru publik saat ini ia mempertanyakan peran wakil wali kota yang dinilai tidak pernah menonjol. Bahkan, hingga saat ini masyarakat Kota Bekasi banyak yang tidak tahu siapa wakil wali kota-nya,” katanya kepada awak media, Jumat (20/6/2025).
Rasyid juga menyinggung kinerja Tri-Haris yang dinilai jauh dari ekspektasi masyarakat. Ia menyoroti kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mencuat justru saat Tri Adhianto masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota.
“Kasus korupsi itu diungkap di masa 100 hari kerja pemerintahan Tri-Harris. Ini sebuah prestasi publik tengah dipertontonkan kasus korupsi yang menjerat pejabat Pemkot Bekasi,” ucap Rasyid.
Ia mengingatkan, bahwa survei semacam ini harus dilandasi oleh metode ilmiah yang objektif, bukan sekadar pesanan politik atau upaya pencitraan.
“Saat ini banyak masyarakat yang kecewa terkait dengan kinerja Tri-Harris. Bahkan kekecewaan itu juga dirasakan oleh mantan relawan yang saat Pilkada lalu yang mendukung pasangan Tri-Harris,” paparnya.
Lebih jauh, Rasyid mempertanyakan indikator kepuasan jika berbagai persoalan mendasar di kota ini belum tersentuh serius. Masalah klasik seperti banjir, jalan rusak, pengangguran, serapan anggaran yang rendah hingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ia menduga, publikasi survei dilakukan untuk meredam berbagai kritik yang mulai mengemuka di tengah masyarakat. Jadi nanti jika turun ke lapangan, tinggal jualan hasil survei, dan tentunya akan menepis segala asumsi yang muncul di ruang publik. Di antaranya soal kasus korupsi yang tengah disorot,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan