PorosBekasi.com – Sorotan tajam datang dari Center for Budget Analysis (CBA) terhadap penggunaan anggaran di Pemerintah Provinsi Banten, khususnya terkait alokasi jasa laundry untuk kepala daerah yang dinilai kurang peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai kebijakan tersebut kontras dengan realitas kemiskinan di Banten yang masih cukup tinggi.
Berdasarkan data per September 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,51 persen atau sekitar 760.850 jiwa.
Menurutnya, data kemiskinan menunjukkan masih banyak warga Banten yang hidup dalam keterbatasan. Penyebab utama, yakni minimnya keterampilan kerja dan ketimpangan pembangunan.
“Tapi yang menjadi ironi, anggaran daerah justru terlihat lebih berpihak pada kenyamanan pejabat dibanding kepentingan rakyat miskin,” ujar Jajang dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Ia menyoroti salah satu pos anggaran yang dianggap mencolok, yakni jasa laundry untuk Gubernur Banten, Andra Soni.
Dari hasil penelusuran CBA, anggaran jasa laundry kepala daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp110.068.000.
Sementara pada Tahun Anggaran 2026, alokasi serupa kembali dianggarkan sebesar Rp109.640.000.
“Kalau ditotal hampir Rp220 juta hanya untuk jasa laundry. Ini memang bukan angka triliunan, tetapi bagi masyarakat kecil, angka itu sangat besar. Ini soal sensitivitas anggaran,” tegasnya.
Menurut Jajang, alokasi tersebut memunculkan pertanyaan terkait prioritas belanja daerah, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Rakyat masih berjuang mencari pekerjaan, kesulitan makan, dan menghadapi tekanan ekonomi. Tapi di sisi lain, uang daerah dipakai untuk mencuci baju pejabat dengan anggaran ratusan juta rupiah. Ini jelas menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pos tersebut kemungkinan hanya sebagian kecil dari berbagai fasilitas yang diterima pejabat daerah.
“Ini baru satu pos kecil. Belum kita bicara anggaran lain yang mungkin jauh lebih besar. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, maka APBD akan semakin terasa jauh dari kepentingan rakyat,” lanjutnya.
CBA pun mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah, terutama yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung bagi masyarakat.
Menurut Jajang, anggaran publik semestinya difokuskan pada program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pemerataan pembangunan.
“Rakyat selalu diminta berhemat, diminta meningkatkan skill, diminta bersabar menghadapi kondisi ekonomi. Maka pemerintah juga harus menunjukkan empati yang sama melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kemewahan birokrasi,” pungkasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan