Dalam pos

PorosBekasi.com – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijalankan penuh secara nasional mulai 2026 dengan dukungan anggaran jumbo dari APBN.

Total dana yang disiapkan mencapai Rp335 triliun, ditujukan untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan program tersebut telah dijamin negara.

“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga, dikutip Antara, Rabu (14/1/2026).

Menurut Airlangga, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia menyebut, selain berdampak pada perbaikan gizi, skema pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi lokal.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” paparnya.

Ia menambahkan, program MBG berpotensi menciptakan perputaran uang sekitar Rp80 triliun setiap kuartal yang langsung mengalir ke lapisan bawah masyarakat. Nilai tersebut disebut jauh melampaui besaran stimulus pemerintah pada periode sebelumnya.

Dengan skala pendanaan tersebut, MBG diproyeksikan mampu membuka hingga tiga juta lapangan kerja baru. Airlangga optimistis, efek berantai dari perputaran dana ini akan memberikan dorongan signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Airlangga.

Bahkan, dengan asumsi yang moderat, pemerintah memperkirakan program MBG dapat menambah kontribusi hingga tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya.

Dori Hutagalung
Editor