PorosBekasi.com – Kerja sama operasional (Joint Operating Agreement/JOA) antara PD Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy (FOE) pada periode 2009–2019 menjadi sorotan.
Pasalnya, PD Migas tidak memiliki kendali atas operasional maupun pengelolaan keuangan Lapangan Jatinegara. Seluruh penguasaan operasional dan keuangan justru dikuasai sepenuhnya oleh pihak FOE.
Berdasarkan dokumen Entitlement Calculation Statement yang disusun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga 31 Juli 2019 PD Migas hanya menerima bagi hasil sebesar USD 480.493,92.
Namun, seluruh pendapatan tersebut digunakan untuk membayar utang financial support PD Migas kepada Foster Oil & Energy.
Alhasil, per 31 Juli 2019, tercatat sisa utang financial support PD Migas Bekasi kepada FOE mencapai Rp 8.380.626.882 atau lebih dari Rp 8 miliar.
Atas temuan itu, BPKP pusat merekomendasikan agar Direktur Utama PD Migas Kota Bekasi segera melakukan negosiasi ulang dengan pihak FOE.
BPKP juga meminta dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam JOA yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 serta perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
BPKP menekankan pentingnya penyelarasan hak dan kewajiban antara PD Migas sebagai mitra KSO dan FOE sebagai perusahaan pendukung, guna menjamin transparansi serta keseimbangan peran dalam kerja sama pengelolaan Lapangan Jatinegara.
Dalam poin terakhirnya, BPKP pusat juga menegaskan agar kerja sama KSO antara PT Pertamina EP dan PD Migas Bekasi dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari praktik KKN.
Mengabaikan putusan Mahkamah Agung
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti putusan kasasi MA Nomor 985 K/Pdt/2022 yang hingga kini belum dijalankan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Uchok mempertanyakan sikap Tri dan jajaran direksi PT Migas Kota Bekasi yang dinilainya tidak menjalankan amar putusan kasasi MA. Ia juga mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama antara BUMD PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil Energy PTE Ltd.
“Kami minta Kejaksaan Agung segera memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta direksi PT Migas Kota Bekasi karena diduga mengabaikan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Uchok, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, mengabaikan putusan MA oleh kepala daerah adalah tindakan tidak sah dan berpotensi mengganggu penegakan hukum, stabilitas pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan publik.
Kepala daerah, tegas Uchok, harus menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.
Ia merujuk isi putusan MA Nomor 985 K/Pdt/2022, khususnya pada poin ke-12, yang menyatakan bahwa PT Foster Oil Energy PTE. Ltd sebagai tergugat, diwajibkan mengganti kerugian materil kepada PT Migas Kota Bekasi senilai Rp 11,8 miliar. Namun, hingga kini Pemkot Bekasi belum memberikan penjelasan transparan terkait pelaksanaan putusan tersebut.
Uchok menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan MA dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Dari sisi pidana, hal ini bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sementara secara administratif, kepala daerah bisa diberhentikan karena melanggar sumpah jabatan dan kewajiban hukum.
“Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum setelahnya,” ujar Uchok.
Dilaporkan ke KPK
Kelompok masyarakat Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Bekasi Raya juga melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil Energy ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hari ini kami dari Trinusa Bekasi menyerahkan enam bundel dokumen tambahan ke KPK, termasuk Peraturan Wali Kota dan Perda terkait Migas Kota Bekasi, sesuai permintaan penyidik,” kata Ketua LSM Trinusa Bekasi, Maksum Al Farizi atau Mandor Baya di Gedung KPK, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurutnya, hingga kini Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan jawaban terbuka atas permintaan informasi yang diajukan terkait putusan MA tersebut. Padahal, putusan itu telah menetapkan Foster Oil Energy harus mengganti kerugian sebesar Rp 11.891.381.730 kepada PT Migas Kota Bekasi.
“Kami juga telah meminta klarifikasi dari Inspektorat Kota Bekasi, namun belum ada jawaban jelas soal pelaksanaan keputusan tersebut,” ujar Mandor Baya dari Trinusa.
Ia menekankan bahwa semua pihak yang berperkara wajib melaksanakan putusan kasasi, termasuk kewajiban membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Terlebih, nilai kerugiannya mencapai miliaran rupiah yang menyangkut keuangan negara.
“Putusan MA wajib dijalankan tanpa terkecuali. Ini menyangkut kepercayaan publik dan tanggung jawab terhadap keuangan negara,” tutup Mandor Baya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan