Soal Keberangkatan Haji 2026, Prabowo Minta Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas

PorosBekasi.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa faktor keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Arahan tersebut disampaikan Presiden kepada jajaran pemerintah agar seluruh persiapan haji difokuskan pada upaya menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.

“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara dalam keterangannya dikutip, Rabu 11 Maret 2026.

Menurut Dahnil, pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi di Timur Tengah.

Apabila kondisi tetap kondusif, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan dimulai pada 22 April 2026.

“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.

Sejumlah opsi kebijakan juga akan dibahas bersama DPR guna menentukan langkah terbaik. Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan apabila situasi dinilai berisiko.

“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, keputusan final mengenai penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari sejumlah pihak terkait.

Selain itu, Kementerian Haji juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memantau kondisi di kawasan Timur Tengah.

Salah satu opsi yang muncul adalah imbauan untuk menunda perjalanan jika situasi belum sepenuhnya aman.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan. Salah satu di antaranya adalah perubahan rute penerbangan agar terhindar dari wilayah yang berpotensi berisiko.

“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.

Selain perubahan rute, pemerintah juga membuka kemungkinan penundaan keberangkatan seperti yang pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 jika situasi mengancam keselamatan jemaah.

Dalam kondisi ini, Dahnil menegaskan bahwa faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah. Presiden menekankan bahwa keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala hal.