KPK Didesak Bongkar Dugaan Dana Ijon Pejabat Pemkab Bekasi, Trinusa Ancam Gelar Demo

PorosBekasi.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (Trinusa) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan aliran dana ijon yang menyeret sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Bekasi.

Trinusa menyatakan siap menggelar aksi demo di depan kantor KPK setelah Idul Fitri, jika belum ada tindak lanjut.

Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik pemberian uang ijon dari pengusaha kepada pejabat daerah yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah.

Triga Nusantara menilai dugaan tersebut harus direspons serius oleh lembaga antirasuah.

Ketua Umum Trinusa Rahmat Gunasin alias Boksu mengecam keras dugaan adanya aliran dana ijon yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Bekasi.

Pihaknya mendesak KPK segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap para oknum yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Trinusa menegaskan, bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam dugaan praktik penerimaan uang ijon, baik dari kalangan pejabat legislatif, kepala dinas, maupun pihak lain yang terkait, harus segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Trinusa, praktik ijon dari pengusaha kepada pejabat daerah merupakan bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

Trinusa meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek-proyek daerah.

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari KPK, Trinusa menyatakan siap menggelar aksi demo di depan kantor KPK setelah Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan tersebut.

Trinusa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemberantasan korupsi dan mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Bekasi.