PorosBekasi.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengintensifkan langkah penanganan bencana hidrometeorologi melalui rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan BNPB, BPBD, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), perangkat daerah terkait, serta para camat. Rapat tersebut digelar sebagai respons atas banjir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang KH Raden Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Rabu, 4 Februari 2026, dan dipimpin langsung oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Pertemuan ini membahas kondisi terkini banjir sekaligus merumuskan langkah penanganan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Plt Bupati Bekasi menjelaskan, banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus serta kiriman debit air besar dari wilayah hulu yang datang secara bersamaan menuju kawasan hilir.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah titik tidak lagi mampu menampung volume air, termasuk di wilayah Muaragembong yang mengalami jebolnya tanggul.
Asep menyebutkan, secara historis Kabupaten Bekasi memang termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi.
Namun, situasi tersebut kini diperparah oleh perubahan tata guna lahan serta meningkatnya kawasan permukiman yang memengaruhi daya tampung lingkungan.
‎“Kalau melihat sejarahnya, Kabupaten Bekasi memang sudah lama mengalami banjir. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita melakukan penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan,” katanya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi per 3 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, banjir berdampak pada 23.687 kepala keluarga, dengan 755 kepala keluarga di antaranya sempat mengungsi.
Bencana tersebut kemudian meluas di 28 desa yang tersebar di sembilan kecamatan. Saat ini, kondisi dilaporkan mulai berangsur pulih dengan wilayah terdampak tersisa di lima kecamatan dan sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
Asep menegaskan, rapat koordinasi ini difokuskan pada percepatan penanganan tanggul jebol dan tanggul kritis, penentuan titik-titik prioritas, kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi, serta sinkronisasi antara penanganan darurat dan rencana pembangunan permanen pengendalian banjir.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyampaikan bahwa dalam sebulan terakhir wilayahnya menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang cukup kompleks, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.
Ia mencatat, pada pertengahan Januari terdapat 17 kecamatan terdampak banjir. Namun per 3 Februari, jumlah tersebut menurun menjadi lima kecamatan terdampak banjir dan tiga kecamatan terdampak longsor, yakni Bojongmangu, Serang Baru, dan Tambun Utara, dengan total 112 titik kejadian.
Bencana banjir juga berdampak signifikan pada sektor pertanian. Luas lahan terdampak mencapai 6.487 hektare, dengan sebagian besar mengalami gagal tanam.
Wilayah hilir seperti Muaragembong, Babelan, Tarumajaya, Pebayuran, dan Cabangbungin menjadi perhatian utama karena menerima aliran dari sejumlah sungai besar serta dipengaruhi pasang laut.
BPBD menyatakan, hingga saat ini penanganan masih bersifat darurat, di antaranya melalui pemasangan geobag di titik-titik rawan.
Upaya perbaikan permanen akan dilakukan setelah kondisi cuaca membaik dan tinggi muka air memungkinkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan