Mahasiswa Bekasi Kritik Kepemimpinan Ketua DPRD, Dinilai Tak Jalankan Fungsi Pengawasan

PorosBekasi.com – Forum Mahasiswa Bekasi menyampaikan kritikan terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Sardi Efendi.

Lembaga legislatif tersebut dinilai tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan dan lebih sering sejalan dengan kebijakan, Tri Adhianto.

Perwakikan Forum Mahasiswa Bekasi, Wahyu, menyebut DPRD saat ini tidak menunjukkan sikap kritis di tengah berbagai persoalan dan kebijakan kontroversial yang muncul di Kota Bekasi.

“Dalam kondisi Kota Bekasi yang penuh persoalan, DPRD seharusnya tampil sebagai lembaga kritis. Namun yang kami lihat justru sebaliknya, Ketua DPRD lebih sering tampil sebagai juru bicara Wali Kota,” ujar Wahyu, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, sejumlah kebijakan Wali Kota Bekasi seharusnya menjadi objek pengawasan dan kritik DPRD.

Namun dalam praktiknya, suara kritis dari lembaga legislatif nyaris tidak terdengar. Bahkan, dalam beberapa momentum, pernyataan Ketua DPRD justru dinilai memperkuat kebijakan eksekutif.

“Ketika kebijakan wali kota menuai polemik, Sardi Efendi tidak hadir sebagai pengontrol kekuasaan. Justru sering kali terlihat membela dan mengamankan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Forum Mahasiswa Bekasi juga membandingkan kondisi DPRD saat ini dengan periode kepemimpinan Ketua DPRD sebelumnya.

Wahyu menilai, para pimpinan DPRD terdahulu menunjukkan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Sosok seperti Chaeruman J. Putro berani mengkritisi kebijakan kartu sehat. Begitu juga Saefuddaulah yang secara terbuka menyoroti banyaknya temuan BPK saat Tri Adhianto menjabat Plt Wali Kota. Ini menunjukkan DPRD dulu punya nyali dan sikap,” paparnya.

Berbeda dengan masa lalu, berbagai kebijakan strategis Tri Adhianto saat ini disebut berjalan tanpa pengawasan ketat DPRD.

Kebijakan tersebut antara lain penjualan bus milik BUMD PT Mitra Patriot, mutasi dan rotasi jabatan yang menuai polemik, program sewa kendaraan listrik, proyek pembangkit listrik tenaga sampah, hingga kebijakan strategis lainnya.

“Pertanyaannya sederhana, ke mana wakil rakyat? Apakah minimnya kritik ini akibat kepemimpinan Ketua DPRD yang lemah, atau memang DPRD dibungkam ?” kata Wahyu mempertanyakan.

Lebih lanjut, Wahyu menilai sikap Ketua DPRD juga dinilai tidak sejalan dengan citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal publik sebagai partai dengan tradisi oposisi dan kritik kebijakan pemerintah.

“Ini seperti hilangnya ruh kritis PKS. Ironisnya, justru Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, yang masih berani bersuara kritis, misalnya terkait kepergian wali kota Bekasi ke China. Sementara Ketua DPRD dari PKS justru diam,” ungkapnya.

Wahyu menilai situasi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait relasi politik antara legislatif dan eksekutif di Kota Bekasi.

“Jika DPRD terus lemah dan tidak menjalankan fungsi kontrol, ini berbahaya. Jangan sampai Kota Bekasi mengalami peristiwa besar seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, yang salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan legislatif,” pungkasnya.