PorosBekasi.com – Hingga awal November 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi baru mencapai 72,59 persen dari total pagu sebesar Rp6,79 triliun.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 2 November 2025, total realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4,93 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp4,09 triliun dan realisasi sebesar Rp2,78 triliun atau 67,99 persen.
Dari komponen PAD tersebut, pajak daerah menyumbang Rp2,23 triliun dari target Rp3,55 triliun (62,81 persen), sedangkan retribusi daerah menunjukkan capaian tinggi dengan realisasi Rp442,45 miliar dari target Rp480,52 miliar (92,08 persen).
Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp13,92 miliar dari pagu Rp16,24 miliar (85,71 persen), dan lain-lain PAD yang sah bahkan melampaui target, mencapai Rp94,15 miliar dari target Rp42,28 miliar atau 222,67 persen.
Dari sisi pendapatan transfer, target sebesar Rp2,36 triliun baru terealisasi Rp1,50 triliun (63,68 persen). Sementara pendapatan transfer antar daerah justru melebihi target, dengan realisasi Rp649,07 miliar dari pagu Rp344,89 miliar atau 188,19 persen.
Belanja Daerah Masih Rendah
Untuk belanja daerah, dari total anggaran Rp6,98 triliun, realisasi baru mencapai Rp3,55 triliun atau 50,89 persen. Komponen belanja pegawai menjadi yang paling besar, dengan realisasi Rp1,77 triliun dari pagu Rp2,73 triliun (64,94 persen).
Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi separuhnya, yakni Rp1,38 triliun dari pagu Rp2,76 triliun (50,03 persen). Belanja modal justru menjadi yang paling rendah, hanya Rp140,23 miliar dari target Rp1,13 triliun atau 12,34 persen.
Adapun belanja lainnya tercatat Rp258,91 miliar dari pagu Rp355,24 miliar (72,88 persen). Rinciannya antara lain, belanja hibah Rp129,32 miliar dari Rp279,60 miliar (46,25 persen), belanja bantuan sosial Rp122,23 miliar dari pagu Rp3,29 miliar (3720,89 persen), dan belanja tidak terduga Rp7,37 miliar dari Rp65,35 miliar (11,27 persen).
Sementara itu, belanja subsidi sebesar Rp7 miliar tercatat belum terserap sama sekali. Untuk pembiayaan daerah, anggaran sebesar Rp186 miliar belum terealisasi.
Namun, penerimaan pembiayaan daerah atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya melampaui target, dengan realisasi Rp264,25 miliar dari pagu Rp258,39 miliar (102,27 persen).
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, berupa penyertaan modal daerah, mencapai Rp57,50 miliar dari target Rp72,39 miliar atau 79,43 persen.
Tinggalkan Balasan