PorosBekasi.com – Pernyataan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang buru-buru menepis tudingan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dinilai menunjukkan sikap emosional dan tidak dewasa dalam menghadapi kritik publik.
Respons keras Tri terhadap peringatan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut mencerminkan kepanikan, bukan klarifikasi yang objektif.
Tri semestinya menanggapi komentar Purbaya dengan sikap terbuka dan introspektif, bukan dengan reaksi emosional.
Pernyataan Purbaya seharusnya dijadikan alarm bagi kepala daerah untuk berbenah, bukan disangkal dengan nada tinggi di depan publik.
“Purbaya tidak sedang terobsesi pada isu jual beli jabatan di Bekasi, tapi ingin melihat seberapa jujur dan berintegritas seorang Tri Adhianto memimpin,” ujar Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Menurut Mulyadi, reaksi emosional Tri justru memperkuat persepsi publik bahwa ada praktik tidak sehat di tubuh birokrasi Pemkot Bekasi. “Pernyataan itu menunjukkan ketakutan yang tidak perlu. Purbaya hanya ingin kejelasan, bukan membuat Tri panik,” ujarnya.
Jabatan Strategis Keluarga
Lebih jauh, Mulyadi menyinggung bahwa isu jual beli jabatan di lingkungan BUMD dan birokrasi Pemkot Bekasi semakin mencuat setelah Tri Adhianto melakukan penempatan sejumlah keluarga dekatnya di posisi strategis, termasuk adik kandung dan adik ipar.
“Kita menyaksikan sendiri bagaimana keluarga Tri ditempatkan di jabatan strategis. Dari situ muncul persepsi publik bahwa proses mutasi dan promosi jabatan di Bekasi tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan jual beli jabatan dan kepentingan keluarga,” ungkap Mulyadi.
Ia menyoroti indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran pemerintahan Tri Adhianto yang berpotensi menggerogoti APBD dan membuka peluang besar terjadinya korupsi sistemik.
Mulyadi mengungkap, adik kandung Wali Kota Bekasi, Satia Wijayanti, kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Satia yang berlatar belakang dokter hewan itu menempati posisi strategis dengan kewenangan besar dalam mengelola hampir 20 persen dari total APBD 2026, atau sekitar Rp7 triliun.
“Anggaran sebesar itu sangat rawan dikorupsi. Sektor kesehatan sering menjadi arena mark-up harga alat kesehatan, obat-obatan, hingga proyek laboratorium,” paparnya.
Tinggalkan Balasan