Porosbekasi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali mendapat kritikan tajam setelah Walikota Tri Adhianto meminta warga untuk mengelola dan mendaur ulang sampah secara mandiri.
Permintaan ini menyusul kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Bantargebang, yang kini mengalami kelebihan kapasitas.
Dalam keterangannya, Tri mengingatkan pentingnya partisipasi warga dalam memilah sampah untuk menghindari penutupan TPA.
“Kita sudah beberapa kali dapat peringatan terkait TPA Sumurbatu. Jika dibayangkan tempat itu ditutup akan menjadi kendala besar bagi Kota Bekasi. Maka dari itu kita bisa memilah sendiri sampah yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram @infobekasi, Selasa (10/6/2025).
Namun, alih-alih mendapat dukungan, pernyataan tersebut justru memicu gelombang kritik dari warganet. Banyak yang menilai imbauan tersebut sebagai bentuk lepas tangan Pemkot dari tanggung jawab terhadap persoalan pengelolaan sampah.
“Lah selama ini pemerintahnya ngapain,kalo tumpuk-tumpuk sampah gitu doang sih bisa,gampang. Tapi harusnya buatlah inovasi agar sampah tidak ditumpuk gitu doang,” tulis akun @wah_yudi_s yang banyak disorot netizen.
Sentimen serupa datang dari akun lain. “Pejabat dinas kebersihan ngapain aja kerjanya, masa bertahun tahun kaga bisa cara mengelola sampah,” protes @abi_rahmadtulloh.
Sebagian warga juga mempertanyakan kontribusi keuangan mereka yang dianggap tidak berbanding lurus dengan layanan yang diterima.
“Woi bayar iuran sampah 50/bulan, masa disuruh kelola sortir sendiri,” celetuk @arinipuspitasi.
Tak berhenti di situ. Netizen lain juga menyoroti ketimpangan antara beban warga Bekasi dan volume sampah yang masuk dari Jakarta.
“Warga Bekasi disuruh kelola sampahnya sendiri, warga Jakarta buang sampahnya ke Bekasi,” sindir @nh_krisna.
Sejumlah komentar juga menyinggung soal anggaran besar yang digelontorkan untuk pengelolaan sampah, yang dinilai tidak berbanding lurus dengan hasilnya.
“Anggaran TPA pastinya miliaran, tapi TPA-nya gak diapa-apain cuma ditumpuk jadi gunung, gak ada inovasi lain apa seperti negara lain, kerjanya ngapain,” kritik akun @niezaa25.
Lebih jauh, kritik tajam disampaikan @bayuprhs, “Pemkot Bekasi asik teruma duitnya doang, tapi gak punya pikiran untuk menanggulangi pengelolaan sampah,” ketus akun.
Kritik warga mencerminkan kekecewaan terhadap kurangnya terobosan pemerintah daerah dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan klasik ini.
Ketergantungan pada sistem penimbunan sampah yang sudah lama usang, dinilai sebagai kegagalan dalam merespons dinamika urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
Alih-alih menyusun kebijakan inovatif berbasis teknologi atau memperkuat infrastruktur pengolahan sampah terpadu, Pemkot Bekasi justru melempar beban tanggung jawab ke masyarakat. Sebuah langkah yang dinilai mencerminkan krisis kepemimpinan dan perencanaan.
Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah permintaan wali kota hanya sebatas himbauan retoris, atau ada strategi komprehensif yang akan segera diterapkan?
Tinggalkan Balasan