PorosBekasi.com – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan dua wajah opini publik dalam merespons isu global.
Keduanya yakni tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tetap tinggi, namun sikap terhadap keterlibatan Indonesia dalam konflik internasional cenderung hati-hati.
Mayoritas responden menolak aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Angka penolakan mencapai sekitar 83 persen.
Sementara dukungan hanya berada di kisaran 4,9 persen atau di bawah 5 persen. Temuan ini memperlihatkan preferensi kuat masyarakat terhadap perdamaian dan stabilitas global.
Di tengah dinamika tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah justru menunjukkan tren positif. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka sekitar 79,9 persen.
Angka ini menjadi indikator bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam isu kebijakan luar negeri.
Publik Kritis terhadap Keterlibatan Internasional
Sikap kritis terlihat pada respons terhadap wacana kebijakan strategis, termasuk keterlibatan dalam skema Board of Peace (BOP). Dukungan publik terhadap kebijakan ini berada di kisaran 26% hingga 33%.
Selain itu sekitar 50% responden menolak Indonesia bergabung dalam koalisi internasional, 44% tidak setuju pengiriman pasukan, dan lebih dari 59% tidak sepakat Iran dianggap sebagai ancaman global
Data ini menegaskan bahwa masyarakat tidak serta-merta menyetujui langkah yang berpotensi membawa Indonesia lebih dekat ke pusaran konflik.
Efek Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama
Penolakan terhadap perang tidak lepas dari kekhawatiran akan dampak lanjutan, terutama di sektor ekonomi.
Konflik geopolitik dinilai dapat memicu kenaikan harga BBM serta berbagai komoditas turunan petrodolar yang berdampak langsung pada kebutuhan industri dan masyarakat.
Kondisi tersebut memperkuat alasan publik untuk mengambil posisi menolak eskalasi konflik. Pemerintah dinilai tetap berada di jalur diplomasi dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Keterlibatan Indonesia di forum internasional diarahkan untuk mendorong perdamaian, bukan partisipasi dalam konflik militer.
Pendekatan ini dianggap sejalan dengan preferensi mayoritas masyarakat yang menginginkan stabilitas global.
Sejumlah opsi kebijakan, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam misi internasional, disebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah dinilai tetap membuka ruang evaluasi sebelum mengambil keputusan final.
Langkah ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, dinamika global, serta suara publik yang tetap kritis.
Tinggalkan Balasan