PorosBekasi.com – Polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini merembet ke ranah politik parlemen.
Komisi IX DPR RI disebut akan memanggil BGN untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BGN guna mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Namun langkah DPR ini justru menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai sikap DPR terkesan tidak konsisten dan cenderung “pura-pura marah”.
Menurut Uchok, kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto sudah berlangsung lama, namun DPR dinilai baru bersuara belakangan.
“Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial. Tapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara,” ujar Uchok dalam keterangannya, dikutip, Kamis (9/4/2026).
Lebih jauh, Uchok mengungkap dugaan adanya kepentingan anggaran yang membuat DPR tidak bersikap kritis sejak awal.
Ia menyebut Komisi IX DPR RI mendapatkan alokasi anggaran sosialisasi dari BGN pada tahun 2026 dengan nilai yang fantastis.
“DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Ini yang membuat mereka tidak bersuara sejak awal,” tegasnya.
Ia merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan di 38 provinsi. Dengan demikian, setiap kegiatan sosialisasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 juta per titik.
Menurut Uchok, besarnya anggaran ini berpotensi menjadi pemborosan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Ini seperti pesta sosialisasi. Sementara di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak seperti bencana alam dan nasib pengungsi yang belum tertangani dengan baik,” tambahnya.
CBA pun mendesak agar Komisi IX DPR RI tidak menggunakan anggaran tersebut karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menjadi “bancakan” antara legislatif dan lembaga pelaksana program.
“Kalau ini dipakai, bisa jadi ajang makan-makan besar yang ditanggung rakyat. Sementara solusi nyata untuk persoalan MBG masih jauh dari harapan,” pungkas Uchok.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BGN terkait kritik tersebut, termasuk soal rincian anggaran dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi di lapangan.
Tinggalkan Balasan