Selama periode Februari–Agustus 2022, rata-rata harga minyak dunia berada di level USD104,4 per barel atau melonjak sekitar 21,66 persen dibandingkan sebelum perang.
Dengan menggunakan pola yang sama, Next Indonesia Center memperkirakan harga minyak enam bulan ke depan dapat berada di kisaran rata-rata USD85,2 per barel, sekitar 21,66 persen lebih tinggi dari kondisi sebelum konflik AS–Israel dan Iran yang berada di level USD62,1 per barel.
Jika skenario tersebut terjadi, defisit APBN diproyeksikan bertambah sekitar Rp51,5 triliun.
Defisit yang sebelumnya diperkirakan Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi naik menjadi Rp740,7 triliun atau sekitar 2,88 persen PDB.
Angka itu masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Dengan pengandaian tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain (ceteris paribus), Next Indonesia Center memperkirakan bahwa ruang fiskal APBN masih aman dan defisit di bawah 3 persen PDB bila harga kenaikan rata-rata minyak dalam enam bulan tak lebih dari 35 persen,” kata Christiantoko dalam keterangannya dikutip, Jumat (13/3/2026).
Ancaman Subsidi Energi
Meski defisit dinilai masih dalam batas aman, lembaga riset tersebut mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah.
Lonjakan harga energi berpotensi membengkakkan subsidi dan mempersempit ruang fiskal jika tidak diantisipasi sejak dini.
Next Indonesia Center mendorong pemerintah melakukan efisiensi belanja kementerian dan lembaga, terutama pada pengeluaran operasional yang tidak langsung berkaitan dengan layanan publik, seperti perjalanan dinas, rapat, hingga pengadaan administratif.
“Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian,” kata Christiantoko.
Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai mendesak. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, distribusi subsidi masih dinilai tidak tepat sasaran.
“Hasil perhitungan Next Indonesia Center, potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun. Kemudian subsidi BBM sekitar Rp 88,7 triliun. Jadi total subsidi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 133,5 triliun,” tutupnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa gejolak geopolitik global tidak hanya memengaruhi pasar energi dunia, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas fiskal dalam negeri jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian kebijakan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan