PorosBekasi.com – Sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam peringatan Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa, 10 Maret 2026, menjadi perhatian sejumlah pihak.
Pidato tersebut dinilai mengandung pesan kuat bagi pemerintah daerah untuk kembali mendorong inovasi pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Hal itu disampaikan Dewan Pendiri LSM JEKO, Bob. Ia menilai pernyataan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dalam acara tersebut merupakan bentuk pengingat bagi jajaran pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bekasi.
“Ya, coba simak dan perhatikan, apa yang disampaikan dalam sambutan Gubernur itu, menyindir dan atau sentilan kepada pimpinan Eksekutif dan Legislatif serta seluruh ASN,” kata Bob.
Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara pemerintahan di Kota Bekasi, terutama dalam hal kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi sempat mengenang kerja sama yang pernah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saat itu dipimpinnya dengan Pemerintah Kota Bekasi pada masa kepemimpinan Wali Kota Rahmat Effendi terkait program pelayanan kesehatan.
“Dulu, sebelum ada UU BPJS, saya ingat betul, Pemkot Bekasi, di zaman pak Pepen wali kota dan saya sebagai Bupati Purwakarta. Waktu itu, kami berdua berjuang, menemui Sekneg, minta izin, boleh tidak kita punya program sendiri tentang biaya kesehatan di rumah sakit, ” kata Dedi dalam sambutannya di hari jadi Kota Bekasi ke-29 di gedung DPRD.
Bob menilai nostalgia yang disampaikan gubernur tersebut menggambarkan harapan agar pemerintah daerah kembali menghadirkan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Makna kata kalimat yang dilontarkan Gubernur itu, harusnya dijadikan cermin, sebab waktu Dedi Mulyadi jadi Bupati Purwakarta dan berjuang bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, bisa ada program sistem pelayanan kesehatan yang menjadi primadona warga Kota Bekasi, karena alur pelayanan kesehatan yang dianggap lebih simpel dan cepat. Sekarang kan, Dedi Mulyadi jadi Gubernur, dan hal itu pun diinginkannya,” tutur Bob.
Ia juga menjelaskan bahwa program layanan kesehatan yang pernah diterapkan di Kota Bekasi sebelumnya memiliki peran penting dalam perkembangan sistem jaminan kesehatan nasional.
Menurut Bob, cikal bakal program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak lepas dari inovasi lokal yang pernah dijalankan Pemerintah Kota Bekasi melalui program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Seiring waktu, kata dia, sistem tersebut kemudian bertransformasi dan diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Bob menilai bahwa program Kartu Sehat berbasis NIK yang pernah diterapkan di Kota Bekasi menjadi salah satu fondasi awal dari sistem layanan kesehatan yang kini dikenal sebagai KIS.
“Artinya, KS Berbasis NIK adalah “nenek moyang” langsung dari sistem pelayanan KIS/JKN yang digunakan warga Kota Bekasi saat ini,” tandas Bob.
Tinggalkan Balasan