PorosBekasi.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk keluar dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) apabila keikutsertaan dalam forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan rakyat Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh ulama yang juga Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, Habib Hanif Alatas, usai mengikuti pertemuan antara presiden dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 5 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Hanif mengatakan presiden memaparkan perkembangan geopolitik terbaru di kawasan Timur Tengah, termasuk posisi Indonesia dalam forum Board of Peace yang membahas upaya perdamaian di Palestina.
Menurut Hanif, presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada di dalam forum tersebut, namun sikap itu dapat berubah apabila tidak ada perkembangan yang berarti bagi perjuangan Palestina.
“Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu,” ujar Hanif kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa presiden juga menanggapi berbagai dorongan agar Indonesia keluar dari Board of Peace di tengah dinamika konflik di Timur Tengah.
Namun menurut Nusron, presiden menilai forum tersebut saat ini masih menjadi wadah paling realistis untuk mendorong proses diplomasi menuju stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza.
“Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau seandainya ada yang mendesak kita keluar dari BoP, terus tawarannya kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” imbuh dia.
Nusron menambahkan bahwa pemerintah masih memandang Board of Peace sebagai salah satu jalur diplomasi yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan stabilitas di Palestina.
Ia pun mengajak publik memberi ruang bagi upaya diplomasi tersebut untuk berjalan terlebih dahulu sebelum muncul tuntutan agar Indonesia keluar dari forum tersebut.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” pungkas dia.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan