Sorotan Anggaran Makan Minum Sekda DKI Capai Rp6 Miliar, CBA: Perlu Evaluasi di Tengah Tekanan Ekonomi

PorosBekasi.com – Hampir tiga bulan menjabat sebagai nomor tiga di Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Uus Kuswanto mulai menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari Center For Budget Analisis (CBA) yang menyoroti besarnya alokasi anggaran makan dan minum untuk tahun 2026.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut nilai anggaran tersebut tergolong tinggi. Dengan nada kritik, ia menyampaikan bahwa total anggaran makan minum Sekda mencapai sekitar Rp6 miliar—angka yang dinilai cukup besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Berdasarkan temuan CBA, anggaran tersebut tercantum dalam Biro Umum dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta. Rinciannya meliputi belanja makan dan minum jamuan tamu Sekda sebesar Rp4.587.176.000 serta belanja makan dan minum rapat Sekda mencapai Rp1.445.000.000,” ungkap Uchok, Jumat (13/2/2026).

Besarnya alokasi untuk jamuan tamu yang mendekati Rp4,6 miliar menimbulkan tanda tanya publik terkait standar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Demikian pula anggaran rapat yang melampaui Rp1,4 miliar, memicu pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana daerah.

CBA menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja non-prioritas, terutama yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan birokrasi.

Menurut Uchok, transparansi serta rasionalisasi anggaran menjadi penting agar penggunaan uang rakyat benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan ini muncul di tengah tuntutan publik agar pemerintah daerah lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga.

Sejumlah kalangan berharap alokasi belanja dapat lebih difokuskan pada program pelayanan publik, bantuan sosial, serta pembangunan yang berdampak luas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda DKI terkait kritik CBA tersebut.

Namun, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.