Ratusan angkutan umum (angkot) K-11 memblokade jalan sekitar Plaza Patriot Kota Bekasi, sebagai aksi protes atas Bus Trans Beken yang dinilai mematikan pendapatan mereka. (Porosbekasi.com)
PorosBekasi.com – Peluncuran layanan Trans Bekasi Keren (Trans Beken) memicu gelombang protes dari ratusan sopir angkutan kota di Kota Bekasi.
Aksi penolakan berlangsung di sekitar Plaza Patriot Candrabhaga, Selasa (10/2/2026), dan berdampak pada tersendatnya arus lalu lintas akibat puluhan angkot yang berhenti di badan jalan.
Dalam aksi tersebut, para sopir membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap operasional Trans Beken. Sejumlah tulisan bernada protes terlihat jelas, di antaranya.
“Kami menolak adanya Trans Bekasi Beken, kami lelah dengan janji-janji” serta “Tidak ada koordinasi dengan Organda. Dishub Kota Bekasi arogan. Tolak Kapitalis dalam dunia Angkot”.
Salah satu sopir angkot K-11, Sitompul (53), menilai kebijakan pengoperasian Trans Beken sangat merugikan pengemudi angkot konvensional.
Menurutnya, angkot berbayar kini harus bersaing langsung dengan layanan bus gratis di trayek yang sama.
“Saya K-11, yang sudah dimasuki BTS (Trans Beken), dan dia mengatakan gratis sampai dua tahun. Dalam satu trayek ada dua institusi. Yang satu berbayar, yang satu tidak berbayar. Bagaimana pemerintah ini untuk rakyatnya?” ujar Sitompul.
Pria yang telah 25 tahun menggantungkan hidup sebagai sopir angkot itu mengungkapkan, kewajiban setoran harian sebesar Rp120.000 kini semakin sulit dipenuhi. Pendapatan yang tersisa kerap tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.
“Kadang-kadang setoran tidak dapat. Bagaimana kita mau kasih anak istri makan di rumah?” keluh Sitompul yang berdomisili di Rawalumbu.
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib sopir angkot. Sitompul menyebut negara seolah hanya fokus pada kelompok tertentu, sementara pengemudi angkutan umum yang masih berjuang dengan tenaga dan modal sendiri justru terpinggirkan.
“Konstitusi bilang orang miskin, melarat, jompo dipelihara negara. Kami ini siapa? Kami tidak minta-minta, masih ada modal tenaga dan kekuatan. Tapi kok kenapa main hajar begitu saja,” kata Sitompul.
Sitompul menegaskan, sebelum Trans Beken beroperasi, tidak pernah ada proses dialog atau mediasi dengan para sopir angkot. Ia menilai, pemerintah seharusnya menawarkan solusi konkret, seperti skema kredit lunak untuk peremajaan armada, bukan menghadirkan moda baru secara sepihak.
“Kalau ada koordinasi, hal seperti ini tidak akan terjadi. Coba kumpul pengusaha dan supir, bagaimana solusinya. Jangan tiba-tiba masukkan trayek lain. Yang lama ini mau dikemanakan?” tanya Sitompul.
Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan tersebut bahkan membuatnya apatis terhadap proses demokrasi.
“Saya sudah tidak mau memilih, karena negara ini sudah carut-marut. Pemerintahan sudah carut-marut kalau begini caranya,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan sopir angkot K-25, Inay (31). Ia menegaskan, bahwa pada prinsipnya para sopir tidak menolak program pemerintah, namun menginginkan persaingan yang adil antar moda transportasi.
“Sebenarnya kita tidak langsung nolak program pemerintah. Bis Kita bagus, nyaman, rapi. Tapi gimana sebagai supir? Karena sebelum ada dia, penghasilan kami cukup buat ngajari anak, kebutuhan rumah,” paparnya.
Inay menjelaskan, pendapatan sopir angkot sudah merosot tajam sejak kehadiran layanan Bis Kita dua tahun lalu, dan kini semakin tertekan dengan operasional Trans Beken yang digratiskan.
“Pendapatan tadinya 100 persen, sekarang paling 20 persen. Habis setoran, bensin, paling buat makan. Tidak bisa lagi ngumpulin uang atau ajak keluarga jalan seminggu sekali,” keluhnya.
Menurut Inay, dampak Trans Beken jauh lebih besar dibanding transportasi berbasis daring, karena beroperasi langsung di jalur yang selama ini menjadi sumber penghasilan angkot.
“Dengan online kita masih stabil, narik di mal, di BCP. Sekarang tidak ada lagi sejak ada Bis Kita,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan