PorosBekasi.com – Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMASI) dan LSM TRINUSA menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026).
Massa menuntut penegakan hukum atas dugaan indikasi korupsi di tubuh Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi.
Sejumlah dugaan penyimpangan disuarakan, mulai dari pengelolaan penyertaan modal daerah, persoalan aset Poncol, hingga dugaan laporan keuangan fiktif terkait pencatatan zakat profesi kepada Baznas Kota Bekasi yang dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, pada 2022 nilai penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Patriot tercatat sebesar Rp64,12 miliar, termasuk tambahan modal baru Rp1,5 miliar.
Pada tahun yang sama, total investasi pemerintah daerah pada BUMD sektor air minum mencapai Rp276,22 miliar.
Ketua GEMASI, Dicky Armanda, menilai besarnya penyertaan modal tersebut tidak sebanding dengan kinerja perusahaan maupun kualitas layanan air bersih yang diterima masyarakat. Dari sisi keuangan internal perusahaan, massa aksi menilai situasi semakin janggal.
“Laporan keuangan Perumda Tirta Patriot tahun 2022–2023 mencatat lonjakan biaya operasional pengolahan air dari sekitar Rp4,1 miliar menjadi Rp23,1 miliar atau meningkat lebih dari lima kali lipat. Namun pembengkakan biaya tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Massa juga menyoroti hasil audit yang menyebut sedikitnya 14 titik sampel air pelanggan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa tindak lanjut yang memadai. Menurut Dicky, kondisi pelayanan air bersih di Kota Bekasi justru memburuk, ditandai keluhan air berbau, keruh, dan tidak layak konsumsi.
Bahkan, uji laboratorium independen pada 29 Oktober 2025 menyebut kualitas air tidak memenuhi standar nasional dan mengandung parameter bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang baku mutu lingkungan serta PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang pengelolaan BUMD.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan