PorosBekasi.com – Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyentuh minus 8 persen pada perdagangan 28 Januari 2026, yang berujung pada penghentian sementara perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dinilai mencerminkan rapuhnya fondasi pasar modal nasional.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kondisi tersebut bukan sekadar reaksi sesaat pasar, melainkan akumulasi persoalan struktural, terutama rendahnya porsi saham yang dilepas ke publik atau free float di banyak emiten BEI.
Ia menegaskan, dominasi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan mayoritas membuat mekanisme pasar kehilangan daya kerjanya.
Harga saham tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kinerja perusahaan, melainkan dipengaruhi kelangkaan saham yang beredar di publik.
“Ketika free float terlalu kecil, pasar menjadi dangkal. Harga saham mudah digerakkan, likuiditas semu, dan investor ritel berada pada posisi paling rentan. Ini bukan pasar yang sehat,” ujar Noviardi, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, gejala lonjakan harga saham yang tak wajar lalu disusul kejatuhan tajam bukan semata disebabkan spekulasi investor. Fenomena itu, kata dia, merupakan konsekuensi logis dari struktur kepemilikan yang timpang dan tidak seimbang.
Dalam situasi tersebut, pembentukan harga lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan saham publik, bukan oleh fundamental atau kinerja jangka panjang emiten.
Noviardi juga menyoroti risiko lanjutan dari free float yang minim, yakni terciptanya ilusi nilai pasar. Kapitalisasi saham tampak besar, namun tidak disertai kedalaman likuiditas yang memadai, sehingga sangat rentan terhadap tekanan jual dan perubahan sentimen.
“Pasar modal Indonesia terlihat besar di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Begitu terjadi tekanan, saham-saham berfree float kecil paling cepat ambruk dan menyeret sentimen IHSG,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan free float turut berdampak pada persepsi investor global. Dalam praktik internasional, porsi saham publik menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola dan kedalaman pasar modal.
“Kalau Indonesia ingin diperlakukan setara dengan pasar berkembang yang matang, maka standar free float tidak bisa lagi ditoleransi rendah. Investor global tidak hanya melihat cerita pertumbuhan, tetapi juga kualitas struktur pasar,” kata Noviardi.
Atas dasar itu, ia mendorong otoritas pasar modal untuk mengambil langkah tegas dan berkelanjutan dalam memperbesar free float saham, tidak berhenti pada pemenuhan batas minimal administratif.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menekan volatilitas ekstrem, memulihkan kepercayaan investor, serta mencegah pasar modal berubah menjadi ajang spekulasi jangka pendek.
“Pasar modal bukan kasino. Tanpa free float yang memadai, kita sedang membiarkan praktik yang merusak kepercayaan publik. Memperbesar free float adalah prasyarat mutlak untuk pasar yang kredibel dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan