Proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta yang menelan anggaran hingga Rp50,3 miliar menjadi sorotan publik karena dianggap pemborosan. (Foto: senator.id)
PorosBekasi.com – Rencana dan pelaksanaan 19 paket proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp50,3 miliar menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil.
Salah satu kritik keras datang dari Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, yang menilai proyek tersebut tidak memiliki urgensi dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah.
Menurut Farid, kondisi fisik Gedung DPRD DKI Jakarta hingga saat ini masih tergolong layak, kokoh, dan fungsional, sehingga alasan rehabilitasi dalam jumlah besar dinilai tidak rasional di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi warga Jakarta.
“Gedung DPRD DKI itu masih sangat bagus. Tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan dilakukan rehabilitasi besar-besaran hingga menelan anggaran Rp50,3 miliar. Ini jelas mubazir,” kata Farid kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Farid menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya mengedepankan skala prioritas kebutuhan publik, bukan kenyamanan elite politik.
Ia menyayangkan ketika dana puluhan miliar justru diarahkan pada proyek fisik gedung wakil rakyat, sementara masalah kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk warga miskin Jakarta, bantuan UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, atau layanan kesehatan masyarakat. Ini soal keberpihakan,” tegasnya.
Ia juga menilai proyek rehabilitasi ini mencerminkan krisis sensitivitas sosial para pengambil kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tinggalkan Balasan