Banjir Berulang, Anggaran Fantastis DBMSDA Kota Bekasi Disorot, Kinerja Dipertanyakan

PorosBekasi.com – Banjir yang kembali menerjang Kota Bekasi, sekali lagi membuka borok lama penanganan infrastruktur air yang tak kunjung beres.

Di tengah anggaran ratusan miliar yang digelontorkan setiap tahun, genangan air tetap menjadi pemandangan rutin setiap kali musim hujan tiba.

Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, yang dinilai gagal membuktikan efektivitas proyek normalisasi, drainase, dan pengendalian banjir yang selama ini diklaim berjalan.

Ketua Trinusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), yang dinilai gagal menjawab persoalan klasik tahunan Kota Bekasi ini, meski dukungan anggaran terus membengkak dari tahun ke tahun.

“Perlu dievaluasi perkerjaan DBMSDA, bagaimana cara kerja penanganan normalisasi kali, kok banjir masih meluap dengan banyak sampah juga,” ujar Mandor Baya, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DBMSDA Kota Bekasi tercatat mengelola pagu anggaran sebesar Rp471,2 miliar pada 2023.

Anggaran tersebut meningkat signifikan pada 2024, yakni Rp670,9 miliar dan melonjak menjadi Rp728,7 miliar setelah APBD Perubahan, atau bertambah lebih dari Rp57 miliar.

Sementara itu, pada 2025 DBMSDA kembali mengelola anggaran jumbo senilai Rp604,6 miliar. Angka ini menegaskan, bahwa sektor infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu pos belanja terbesar di APBD Kota Bekasi.

Lanjut Mandor Baya, lonjakan anggaran juga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Pada 2023, DLH mengelola Rp244,7 miliar, lalu pada 2024 meningkat drastis dari Rp245,2 miliar menjadi Rp506,9 miliar setelah APBD Perubahan, melonjak hingga 106,7 persen. Untuk 2025, DLH kembali mengantongi anggaran Rp253,3 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu, Pemkot Bekasi hampir setiap tahun menggulirkan proyek pembangunan folder atau tandon air, perbaikan drainase, pembangunan turap kali, normalisasi sungai, hingga penertiban bangunan di sepanjang daerah aliran sungai. Seluruh program tersebut diklaim sebagai solusi untuk menekan risiko banjir di berbagai kecamatan.