PorosBekasi.com – Minimnya keterbukaan Pemerintah Kota Bekasi terhadap rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan.
Hingga akhir tahun mata anggaran, Pemkot Bekasi belum merilis penjelasan detail terkait struktur pendapatan maupun alokasi belanja dari total pagu anggaran yang mencapai lebih dari Rp7,2 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp4,1 triliun. Proyeksi tersebut berasal dari pajak daerah lebih dari Rp3,4 triliun, retribusi daerah sekitar Rp550 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih dari Rp14 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar lebih dari Rp85 miliar.
Namun demikian, dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,3 triliun hingga kini belum dijelaskan secara rinci oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, baik mengenai sumber maupun peruntukannya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, belum memberikan keterangan terbuka terkait APBD 2025.
Sikap serupa juga ditunjukkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Solikhin, yang belum menjelaskan perbedaan data capaian PAD Pemkot Bekasi dengan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketidakjelasan informasi juga mencuat terkait bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati, hingga kini belum merespons konfirmasi mengenai penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp380 miliar yang diterima Kota Bekasi, meski upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru telah memaparkan secara terbuka alokasi bantuan keuangan tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menyampaikan bahwa Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp385 miliar untuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan