PorosBekasi.com – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi buka suara perihal kritik yang disematkan padanya terkait konsistensinya menghadiri pelantikan pejabat Pemkot Bekasi.
Ia membantah kehadirannya merupakan simbol lemahnya kontrol DPRD terhadap kebijakan mutasi eksekutif.
Sardi berdalih ingin memastikan proses mutasi berjalan transparan, sehingga tidak menimbulkan kisruh di tengah-tengah publik lagi.
“Ketua dewan hadir memastikan posisi jabatan tidak ada yang bayar, sehingga tata kelola pemerintahan makin on the track,” kelitnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/11/2025).
Ia pun menegaskan posisinya sebagai lembaga pengawas yang tidak boleh diintervensi, sekaligus menyoroti pentingnya proses mutasi yang bersih dan sesuai aturan.
Ia menilai kebutuhan mutasi memang tidak bisa dihindari, tetapi mekanismenya harus diawasi ketat.
“Mutasi-rotasi ini mengisi kekosongan tenaga administrator dan pengawas agar indikator kinerja daerah tercapai. Semua harus ditopang SDM yang tepat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kehadirannya di setiap pelantikan bukan bentuk keberpihakan, melainkan upaya memastikan proses yang berjalan tetap sesuai aturan, terlebih di tengah meningkatnya kritik publik atas rangkaian mutasi beberapa waktu terakhir.
“Semua mata tertuju pada mutasi-rotasi ini. Prosesnya harus benar, daftar urutan kepangkatan benar, jangan ada selisih. Dasarnya kompetensi,” tegasnya.
Terkait isu adanya proses mutasi yang dilakukan di luar Kota Bekasi, termasuk di Jakarta, Sardi mengingatkan bahwa DPRD harus mendapatkan data resmi agar bisa menjalankan fungsi kontrol secara objektif.
“Coba datanya sampaikan ke DPRD, nanti saya tugaskan Komisi I untuk rapat,” katanya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan