Rencana PT Mitra Patriot mengelola reklame dinilai berpotensi memicu dualisme kewenangan.
Selama ini, penertiban, pajak, perizinan, dan pemetaan titik reklame sudah berada pada empat OPD berbeda.
“Kalau BUMD masuk tanpa aturan, potensi benturan kewenangan itu nyata,” ujar Mulyadi. Ia menyebut langkah ini sebagai model shortcut, bukan membangun bisnis baru, tetapi sekadar mengambil alih sektor yang sudah matang.
Proyek Parkir: Angka Melonjak, Kajian Nol
Tak kalah bermasalah, PT Mitra Patriot juga mengajukan dana Rp1,45 miliar untuk proyek parkir on street dari RSUD Chasbullah hingga Masjid Agung Al-Barkah.
Rinciannya meliputi marka & rambu Rp600 juta, pos parkir & lampu taman Rp300 juta, mesin karcis portable/QR Rp250 juta, seragam & pelatihan jukir Rp100 juta, dan legalitas & sosialisasi Rp200 juta.
Namun, dokumen tidak menyertakan satu pun analisis dasar: proyeksi pendapatan, estimasi okupansi, balik modal, bahkan skema pembagian hasil.
“Tanpa studi kelayakan, angka-angka itu hanya asumsi. BUMD seperti berlari tanpa peta,” kata Mulyadi.
Forkim menilai PT Mitra Patriot gagal membaca peluang usaha yang lebih strategis, mulai dari digitalisasi layanan kota, pengelolaan aset idle, SPKLU, hingga teknologi pengolahan sampah modern.
“Bekasi ini kota besar dengan peluang luas. Tetapi BUMD justru memilih sektor yang sudah dikelola dinas,” paparnya.
Ia mengingatkan, langkah itu dapat menimbulkan persepsi bahwa OPD dianggap tidak mampu mengelola PAD, memicu gesekan horizontal antarinstansi.
Desakan Evaluasi
Forkim secara terbuka meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk mengevaluasi jajaran direksi PT Mitra Patriot.
Kritik mencakup minim inovasi, angka anggaran yang tidak saling cocok, masuk ke sektor yang sudah digarap OPD, serta absennya roadmap jangka panjang.
Mulyadi menegaskan, BUMD seharusnya menjadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar “memindahkan pendapatan dari satu kantong ke kantong lain”.
Kisruh RKAP 2025 PT Mitra Patriot memperlihatkan persoalan fundamental: BUMD ini tidak jelas arah, tidak agresif pada sektor potensial, dan justru mengambil jalur paling mudah.
“Jika BUMD tidak berani berinovasi, mereka tidak akan menjadi katalis pembangunan, malah berpotensi membebani APBD,” tandas Mulyadi.
Kini bola berada di tangan Wali Kota. Apakah akan ada revisi, perombakan, atau pembiaran, semua akan menentukan apakah PT Mitra Patriot akan dibenahi atau kembali melaju dengan rencana yang disebut penuh kejanggalan.
Tinggalkan Balasan