PorosBekasi.com – PT Mitra Patriot kembali disorot usai Dokumen RKAP 2025 perusahaan daerah itu menampilkan kejanggalan serius.
Mulai dari selisih anggaran reklame lebih dari Rp1 miliar, hingga absennya kajian kelayakan untuk proyek parkir yang diusulkan.
Alih-alih menunjukkan kesiapan membangun bisnis baru, BUMD Kota Bekasi ini dinilai justru menghadirkan masalah baru.
Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, menilai persoalan yang ada lebih besar, kaburnya arah bisnis PT Mitra Patriot dan ancaman tumpang-tindih kewenangan dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan, gejala ini mengindikasikan rapuhnya fondasi perencanaan perusahaan.
Dokumen RKAP yang diperoleh memperlihatkan PT Mitra Patriot nekat masuk dua sektor besar, reklame dan parkir tepi jalan, dua bidang yang sejak lama berada di bawah kendali Bapenda, Dinas Tata Ruang, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.
Pada sektor reklame, perusahaan mencantumkan anggaran bando jalan (3 titik) senilai Rp1,02 miliar, videotron (2 titik) sebesar Rp968 juta, dan reklame statis (10 titik) Rp257,7 juta. Total kebutuhan semestinya mencapai Rp2,24 miliar, namun dalam tabel rekap justru tercantum Rp1,22 miliar selisih hampir setengahnya.
“Ketidaksesuaian data ini patut dipertanyakan, bagaimana mungkin rincian lebih besar daripada total anggaran?” ujar Mulyadi, Kamis (20/11/2025).
Ia juga mempertanyakan target pendapatan yang nilainya hanya setara biaya.
“Tidak ada marjin keuntungan, tidak ada kontribusi PAD. Ini tidak lazim untuk BUMD,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan