PorosBekasi.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, geram terhadap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 250 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang digelar Rabu, 29 Oktober 2025.
Sarwin menilai langkah tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRD, sehingga fungsi pengawasan legislatif menjadi lemah.
“Jadi bagaimana kami dapat memastikan ratusan pejabat yang kemarin dilantik itu memiliki kemampuan dalam menjalankan posisi masing-masing jabatan yang tepat,” kata Sarwin, Jumat (31/10/2025).
Sarwin menegaskan, meskipun rotasi dan mutasi jabatan merupakan hak prerogatif Wali Kota Bekasi, namun komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif tetap penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah dan DPRD itu kan harus sejalan, beriringan, bukan jalan masing-masing,” tandasnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi yang baru mencapai sekitar 60 persen menjelang akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai uang masyarakat Kota Bekasi ini menjadi Silpa,” tutup Sarwin.
Tinggalkan Balasan