PorosBekasi.com – Kemunculan para buzzer dan pendukung fanatik Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di media sosial, memantik sorotan tajam publik.
Alih-alih meredam isu dugaan jual beli jabatan yang menyeret nama Tri, mereka justru sibuk menyerang kritik dan menebar propaganda kosong.
Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) menilai manuver tersebut bukan tanda kekuatan, melainkan indikasi kepanikan kekuasaan yang mulai kehilangan kendali moral dan legitimasi publik.
“Alih-alih memberi klarifikasi berbasis data, mereka justru berisik tanpa isi,” tegas Ketua Formabes, Wahyu dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).
Menurut Wahyu, reaksi emosional para pembela Tri bukanlah bentuk keberanian, melainkan cerminan kepanikan Tri Adhianto dalam menghadapi fakta-fakta yang mulai terkuak di publik.
Wahyu juga menanggapi cibiran para pendukung Tri yang menantangnya untuk membuktikan tudingan tersebut.
“Kalau memang ada jual beli jabatan, mana kuitansinya?” tanya mereka dengan nada menantang.
“Jangan tanya saya soal kuitansi, tanya wali kota yang punya hak lobi,” balas Wahyu tajam.
Menurutnya, pertanyaan semacam itu bukanlah bentuk pembelaan, melainkan cara murahan untuk menutupi aroma busuk di balik panggung kekuasaan.
“Yang kita saksikan adalah peternakan buzzer, sibuk memproduksi noise, bukan argumen. Mereka tidak siap menghadapi investigasi berbasis fakta,” sindirnya.
Data KPK dan Alarm Merah Integritas
Wahyu menegaskan, tudingan jual beli jabatan bukan kabar burung. Ia mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 2022 yang sempat menyinggung praktik jual beli jabatan di Kota Bekasi, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kini, kata Wahyu, indikasi itu semakin kuat dan terkonfirmasi lewat angka. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan Indeks Integritas Pemerintah Kota Bekasi anjlok menjadi 63,26 poin, turun lima poin dibanding tahun sebelumnya.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini peringatan keras bahwa tata kelola pemerintahan Kota Bekasi sudah masuk zona merah. Sebuah alarm moral yang seharusnya membuat pejabat terbangun, bukan malah menutup telinga,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan