PorosBekasi.com – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap dugaan kebocoran anggaran di tubuh PT Jakarta OSES Energi (PT JOE), anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang memiliki Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Offshore-South East Sumatra (OSES).
Blok migas OSES dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Hingga Agustus 2018, produksi di WK tersebut mencapai 31.120 barel per hari (bph) dan 137,5 juta standard cubic feet per day (mmscfd). Operasi berlangsung di sekitar Pulau Pabelokan, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Selain PT JOE, PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), BUMD milik Provinsi Lampung, juga memiliki PI sebesar 5 persen di PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES), operator utama blok itu.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2022, PT JOE memperoleh total pendapatan Rp224.004.787.406 dari hasil bagi produksi WK SES.
“Artinya, rata-rata pendapatan PT JOE hanya sekitar Rp44,8 miliar per tahun. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi besar blok OSES,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Namun di balik pendapatan tersebut, CBA menemukan indikasi persoalan serius. Tahun 2023, PT JOE dikenai denda pajak mencapai Rp91,6 miliar berasal dari sanksi restitusi PPN PT JakPro sesuai SKPKB PPN Nomor 00340/207/21/073/23 tertanggal 18 Agustus 2023 untuk masa pajak Januari 2021.
“Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan PT JOE maupun entitas induknya. Karena itu, kami meminta auditor negara turun tangan untuk mengaudit seluruh aliran dana pendapatan dari WK SES,” tegas Uchok.
CBA berharap audit tersebut dapat mengungkap secara terang sumber kebocoran anggaran, baik yang berasal dari PT JOE selaku BUMD DKI Jakarta maupun dari PT PHE OSES sebagai operator blok.
“Publik berhak tahu ke mana sebenarnya uang hasil migas daerah itu mengalir. Jangan sampai potensi pendapatan daerah justru hilang karena tata kelola yang buruk,” pungkasnya.





Tinggalkan Balasan