Ia menambahkan, praktik penyimpangan biasanya terjadi melalui kongkalikong antara panitia pengadaan dan rekanan proyek, bahkan sering diintervensi langsung oleh pejabat atasannya. “Modus seperti ini sudah klasik, tapi tetap efektif karena adanya perlindungan dari lingkaran kekuasaan,” tegasnya.
Selain itu, Mulyadi juga menyoroti jabatan adik ipar Tri Adhianto, M. Solikhin, yang menempati posisi penting di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Posisi ini dianggap sangat krusial dan rentan disalahgunakan karena berhubungan langsung dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Di sinilah manipulasi pajak sering dimainkan, mulai dari pengurangan nilai objek pajak hingga perubahan status dari belum lunas menjadi lunas, padahal uangnya belum pernah masuk ke kas daerah,” ungkapnya.
“Pola seperti ini bukan sekadar kelemahan sistem, melainkan indikasi kuat adanya desain kekuasaan yang sengaja dibangun untuk melindungi kepentingan keluarga dan memperkuat lingkaran korupsi di tubuh Pemkot Bekasi,” pungkasnya.
Bantahan Tri Adhianto
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menepis tudingan adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Ia bahkan menantang masyarakat untuk menilai sendiri apakah praktik tersebut benar terjadi.
“Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan? Sekarang lu merasakan nggak? Dengar nggak?” ujar Tri dengan nada tinggi saat menanggapi isu tersebut.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti masih adanya praktik jual beli jabatan di beberapa daerah, termasuk Bekasi, berdasarkan data KPK. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah segera berbenah dan memperbaiki tata kelola anggaran dalam waktu dekat.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” kata Purbaya baru-baru ini.
Purbaya juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya tahan ekonomi daerah.
“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan