PorosBekasi.com – Di antara puing-puing dan tanah yang retak, suara lirih keluarga Ridi terdengar di RT 02 RW 05, Kelurahan Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi. Sudah tujuh hari berlalu sejak rumah sederhana itu luluh lantak diterjang longsor, pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Namun, yang lebih menyakitkan dari kehilangan tempat tinggal adalah diamnya pemerintah, sunyi tanpa aksi, seolah tragedi ini tak pernah terjadi.
Musibah itu bukan semata akibat derasnya hujan. Warga menuding proyek drainase yang terbengkalai di sekitar bantaran kali sebagai biang keladi.
Proyek itu dibiarkan menggantung, tak tersambung sempurna, hingga air hujan mengalir liar dan menggerus dinding tanah sedikit demi sedikit. Saat fondasi rapuh itu akhirnya menyerah, rumah Ridi runtuh bersama harapan mereka.
Sejak hari pertama, aparat kelurahan datang mencatat dan memotret kerusakan. Namun, setelah itu, tak ada kabar lagi. Tidak ada bantuan, tidak ada perhatian, hanya janji yang membeku di udara. Di bawah terpal seadanya, keluarga itu bertahan menunggu kepedulian yang tak kunjung datang.
“Saya sangat menyayangkan atas apa yang terjadi pada warga, yang sampai saat ini belum ada respons serius untuk perbaikan rumah Bapak Ridi,” ujar Rifky, aktivis muda dari PMII Bekasi sekaligus Wakil Ketua Umum Barisan Muda Bekasi, dengan nada kecewa, Jumat, 10 Oktober 2025.
Rifky tak menutupi kemarahannya. Ia menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya tidak akan terjadi jika pemerintah bekerja dengan cepat dan cermat. Terlebih warga yang terdampak kelalaian pemerintah, justru semakin dibiarkan.
“Harusnya pemerintah cepat tanggap, karena lokasi ini kurang strategis, dekat dengan bantaran kali. Proyek drainase mangkrak di dekat rumah Bapak Ridi menjadi pemicu, menyebabkan keretakan dan pengikisan tanah yang mengancam rumah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti buruknya perencanaan proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, malah berbuah petaka.
“Proyek drainase seharusnya menjadi solusi, tapi malah menimbulkan masalah. Pemerintah seharusnya sudah lebih paham dan matang dalam rancangan UU AMDAL yang berdampak pada masyarakat setempat,” tambahnya.
“Saya juga memastikan akan terus mengawal dan akan melakukan aksi demonstrasi ke pemerintah daerah Kota Bekasi untuk mendorong kinerja pemerintah setempat yang saat ini saya nilai lambat,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Bekasi masih bungkam. Tak ada keterangan resmi, tak ada langkah konkret. Di Jatiluhur, keluarga Ridi masih berjuang di bawah langit terbuka, di antara puing rumah yang hancur, di tengah janji yang tak ditepati.
Tragedi ini menjadi cermin getir tentang bagaimana kelalaian pemerintah bisa merenggut bukan hanya harta, tapi juga rasa percaya rakyat kecil terhadap mereka yang seharusnya melindungi.
Tinggalkan Balasan