Lebih parah lagi, Belanja Modal, yang seharusnya menopang pembangunan fisik, baru terserap 9,02 persen (Rp102,42 miliar dari Rp1.136,01 miliar).
Belanja Lainnya hanya 58,22 persen, Belanja Hibah 42,49 persen, dan Belanja Tidak Terduga cuma 8,88 persen.
Sementara Belanja Subsidi nihil alias 0 persen, dan Belanja Bansos justru menunjukkan angka tak wajar, tercatat Rp82,22 miliar dari pagu Rp3,29 miliar atau 2.502,97 persen, menimbulkan pertanyaan besar soal validitas data dan efektivitas pengawasan anggaran.
Pembiayaan Daerah Mandek
Sisi pembiayaan daerah juga tidak lebih baik. Pembiayaan Daerah sebesar Rp186,00 miliar belum terealisasi sama sekali (0%). Sebaliknya, Penerimaan Pembiayaan Daerah mencapai Rp264,04 miliar atau 102,19 persen dari target Rp258,39 miliar, seluruhnya bersumber dari Silpa tahun sebelumnya.
Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah masih nihil, dan Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD Kota Bekasi hanya terealisasi 72,52 persen (Rp52,50 miliar dari Rp72,39 miliar).
Target Tinggi, Realisasi Tersendat
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Bekasi, Solikhin, menyatakan optimistis realisasi PAD 2025 bisa mencapai 90 persen di akhir tahun. Ia menegaskan, capaian triwulan III masih di angka 61,3 persen, dan pihaknya akan melakukan percepatan di sektor pajak parkir, perhotelan, hiburan, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Untuk itu, Bapenda meluncurkan program pengurangan denda PBB-P2 mulai 1 Oktober hingga 30 November 2025 guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
Namun kenyataannya, hingga kini pendapatan masih seret dan serapan belanja tersendat.
Kondisi ini berimbas langsung pada mandeknya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Perbaikan jalan rusak, penerangan jalan umum, saluran drainase, serta sarana pelayanan dasar belum dirasakan merata oleh warga.
Lemahnya serapan anggaran menunjukkan indikasi serius, bahwa pemerintahan Tri Adhianto–Harris Bobbihoe gagal menggerakkan roda pembangunan secara efektif sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Alih-alih menunjukkan percepatan dan efisiensi, yang muncul justru potret stagnansi birokrasi dan lemahnya kendali anggaran, sebuah kondisi yang mencoreng janji kinerja pemerintahan baru Kota Bekasi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan