CBA: PT Position Tak Tersentuh Selama Listyo Masih Kapolri

PorosBekasi.com – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan pemerintah tak akan berani menyentuh Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Position, selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menduduki kursi Kapolri.

“Kalau Jenderal Listyo Sigit masih bercokol menjabat Kapolri, mustahil IUP PT Position bisa dicabut,” ujar Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, secara politik, posisi Kapolri hari ini terlalu kuat untuk digoyang. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sekalipun dinilai tidak memiliki keberanian untuk menyingkirkan Listyo, meskipun gelombang desakan publik kian deras.

“Apalagi saat ini, tidak mungkin Jenderal Listyo Sigit dipecat atau diganti oleh Presiden. Biarpun para malaikat yang minta kepada Presiden Prabowo, jelas tidak akan mungkin,” sindirnya.

Lebih jauh, Uchok menilai ketergantungan Presiden Prabowo terhadap Kapolri sangat kentara. Situasi ini menjadikan posisi Jenderal Listyo Sigit bak tembok kebal kritik, meski citra kepolisian tengah terpuruk di mata rakyat.

“Ini menandakan bahwa Prabowo sangat tergantung dan pasrah kepada Jenderal Listyo Sigit, meskipun citra polisi saat ini sangat buruk di mata publik,” tambahnya.

Tak berhenti di situ, Uchok juga melontarkan kritik pedas terhadap praktik kotor di tubuh Polri. Ia menyebut nepotisme dan transaksi uang masih menjadi syarat utama dalam promosi jabatan.

“Di dalam internal Polri itu, mengisi jabatan bukan berdasarkan merit atau profesionalisme, tapi lebih pada kedekatan atau bayar uang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah LMND Maluku Utara, Mujahir Sabihi, ikut menuding adanya keterlibatan petinggi kepolisian dalam membekingi PT Position.

Ia menyebut dugaan ini tak lepas dari fakta, bahwa salah satu pemegang saham perusahaan tersebut adalah anak perempuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan kondisi itu, Mujahir menilai keterlibatan langsung Polda Maluku Utara tak bisa dilepaskan dari persekongkolan antara Kapolri dan Kapolda untuk melindungi kepentingan PT Position.

Selain mendesak Kementerian ESDM RI segera mencabut IUP PT Position, Mujahir juga menuntut pemerintah membebaskan 11 masyarakat adat Maba Sangaji tanpa syarat.