Oleh: Naupal Al Rasyid, SH., MH (Direktur LBH FRAKSI ’98)
KETIKA pernyataan Thomas Jefferson mengenai tentang kebebasan pers seperti yang dikutif Siebert (1986) dijelaskan, “tidak ada eksperimen yang lebih menarik daripada eksperimen kita sekarang ini dan yang kita yakini pada akhirnya akan memberikan bahwa manusia dapat diperintah oleh pikiran dan kebenaran. Dengan demikian, obyek kita yang pertama adalah membukakan seluruh jalan bagi manusia menuju kebenaran. Cara yang terbaik yang pernah ada sampai sekarang adalah dengan kebebasan pers.”
Ia menyatakan, perslah yang lebih dahulu dibungkam oleh orang-orang yang takut tindakannya diselidiki. Keteguhan rakyat dalam bertahan di tengah penyalahgunaan pers, ketajaman mereka untuk membedakan antara kebenaran dan keselahan, menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya untuk mendengarkan semua yang benar dan salah.
Kejadian beberapa hari yang lalu, kartu liputan istana jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia dicabut seusai melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. (detik.com 28 September 2025).
Oleh karena itu, kembali kepada pemikiran Thomas Jefferson tentang pers bebas pada dasarnya menunjuk dan mengindikasikan tidak adanya campur tangan penguasa (pemerintah), maupun setiap elemen masyarakat lain, baik perorangan maupun kolektif dalam menyampaikan informamsi kepada publik. Hal ini, merupakan implikasi pratis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan secara historis, pers bebas tumbuh dan berkembang dari rahim demokrasi.
Betapa idealnya masyarakat demokratis, pers bahkan dibaca sebagai pilar keempat, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pers dalam konteks ini berfungsi sebagai pengawas, selain fungsi ekonomi, informasi, hiburan dan pendidikan bagi masyarakat.
Pengawasan yang ketat oleh pers bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan menempatkan dirinya sebagai kekuatan lain diluar pemerintah dalam arti luas.
Masalah pencabutan kartu pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia oleh seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) yang mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia pada hari minggu 28 September 2025.
Pencabutan kartu pers Istana itu diduga lantaran bertanya topik kasus keracunan Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025. (Kompas.com 28 September 2025).
Pencabutan kartu pers sepihak oleh BPMI Sekretariat Presiden itu, dikecam oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Tuntutan yang sama dilayangkan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia atau Forum Pemred. Mereka meminta BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa pencabutan akses jurnalis CNN untuk meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.
Bahwa jurnalis CNN tersebut, sedang menjalankan tugasnya saat menyampaikan pertanyaan soal MBG kepada Presiden Prabowo, sehingga sesuai dengan kerja jurnalistik yang diatur di Pasal 6 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Tinggalkan Balasan