Pesta Anggaran Rp7,5 T di Bekasi: Tiga Dinas Ini 'Boros' tapi Belanja Minim, Ada Apa? - Laman 2 dari 3

Mengapa Anggaran Tidak Terserap Optimal?

Rendahnya serapan anggaran di beberapa dinas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, birokrasi yang lambat, atau bahkan persoalan pengadaan barang dan jasa.

Kondisi ini harus menjadi evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Bekasi. Anggaran yang tidak terserap optimal berarti program-program yang seharusnya berjalan untuk melayani masyarakat tidak terlaksana sepenuhnya. Misalnya, perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial yang mendesak.

Pemerintah Kota Bekasi perlu segera berbenah. Transparansi data anggaran dan realisasi harus diiringi dengan akuntabilitas. Masyarakat berhak tahu, kemana sisa uang rakyat yang tidak terpakai itu mengalir? Apakah ada program yang gagal dijalankan?

Berikut rincian berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Belanja Sektor Utama

• Dinas Pendidikan: Rp1,90 triliun, realisasi Rp1,68 triliun (88,71%).

• Dinas Kesehatan: Rp862,58 miliar, realisasi Rp778,20 miliar (90,22%).

• RSUD Kota Bekasi: Rp574,69 miliar, realisasi Rp538,84 miliar (93,76%).

• Dinas Tata Ruang: Rp26,14 miliar, realisasi Rp23,29 miliar (89,10%).

• Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air: Rp741,55 miliar, realisasi Rp642,41 miliar (86,63%).

• Disperkimtan: Rp751,03 miliar, realisasi Rp523,10 miliar (69,65%).

Ketertiban, Sosial & Pelayanan Publik

• Satpol PP: Rp96,70 miliar, realisasi Rp89,00 miliar (92,04%).

• Damkar: Rp86,33 miliar, realisasi Rp73,60 miliar (85,26%).

• Dinas Sosial: Rp31,13 miliar, realisasi Rp27,93 miliar (89,73%).

• BPBD: Rp10,95 miliar, realisasi Rp9,59 miliar (87,58%).