PorosBekasi.com – Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran belanja fantastis, mencapai Rp7,5 triliun pada tahun 2024. Namun, data realisasi menunjukkan adanya ketimpangan yang patut dipertanyakan.
Meski anggaran begitu besar, enam dinas justru mencatat serapan di bawah rata-rata, menimbulkan pertanyaan: apakah anggaran itu benar-benar efektif dan tepat sasaran?
Menurut data yang dihimpun, total realisasi belanja Pemerintah Kota Bekasi hanya mencapai 86,12% atau sekitar Rp6,48 triliun. Angka ini menyisakan sisa anggaran yang tak sedikit, padahal kebutuhan masyarakat di berbagai sektor masih sangat tinggi.
Tiga Dinas dengan Anggaran Jumbo Tapi Serapan Belanja Cuma Segini
Dinas yang paling banyak mengelola uang rakyat adalah Dinas Pendidikan. Anggarannya mencapai Rp1,9 triliun lebih, terbesar di antara semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Angka realisasinya pun tinggi, yaitu 88,71%. Hal ini wajar mengingat sektor pendidikan adalah prioritas utama. Namun, yang menarik perhatian adalah tiga dinas dengan anggaran besar yang serapannya tergolong paling rendah. 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan): Dari anggaran Rp751 miliar lebih, realisasinya hanya 69,65% 2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Anggaran Rp190 miliar lebih, tapi realisasinya cuma 70,15%. 3.
Sekretariat DPRD: Anggaran Rp209 miliar lebih, realisasinya hanya 75,99%. Selain tiga dinas tersebut, ada beberapa dinas lain yang serapan anggarannya juga berada di bawah rata-rata 86,11%, yaitu Dinas Tenaga Kerja (83,47%), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (84,83%), dan Dinas Lingkungan Hidup (81,07%).
Tinggalkan Balasan