PorosBekasi.com – Pernyataan mengejutkan Anggota DPR RI Sahroni yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan pimpinan partai politik sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT), menuai gelombang kecaman. Banyak pihak menilai usulan itu justru bisa melumpuhkan independensi KPK dan melemahkan agenda pemberantasan korupsi.
Salah satu kritik tajam datang dari Ketua Harian Markas Besar Laskar Merah Putih (LMP), Wahyu Wibisana. Ia menilai pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena berpotensi membuka ruang bagi koruptor untuk melenggang bebas.
“Pernyataan Sahroni itu jelas mencederai semangat reformasi dan prinsip supremasi hukum. KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik manapun. Jika OTT harus menunggu izin atau koordinasi dengan pimpinan partai, sama saja memberi ruang kepada pelaku korupsi untuk lolos dan mengaburkan fakta,” tegas Wahyu, Minggu, 25 Agustus 2025.
Menurut Wahyu, pernyataan Sahroni bisa dibaca sebagai bentuk “pembelaan terselubung” terhadap praktik korupsi. Alih-alih memperkuat KPK, usulan itu justru memberi sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
“Justru para wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung penuh langkah KPK. Kritik semacam ini hanya membuat publik bertanya-tanya: berpihak pada rakyat atau justru pada koruptor?” ujarnya.
Ia mengingatkan, korupsi sudah menggerogoti sendi-sendi negara, merampas hak rakyat hingga triliunan rupiah, dan mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, segala bentuk pelemahan terhadap KPK tak ubahnya pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
Wahyu menegaskan, pihaknya akan terus berada di garis depan untuk mengawal independensi KPK dan menolak segala bentuk intervensi politik.
“Jangan sampai DPR justru menjadi benteng perlindungan bagi koruptor. Kita semua wajib mengawal KPK agar tetap independen, tegas, dan bebas dari tekanan,” tegasnya.
Bagi Wahyu, perang melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Ia menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat bersatu melawan korupsi, sebagai bagian dari menjaga marwah merah putih sebagai simbol harga diri bangsa.
“Ingat, merah putih tidak akan pernah berkibar dengan gagah di bumi Indonesia jika negeri ini masih dipasung oleh koruptor. Saatnya rakyat bersatu, berdiri tegak, dan berani melawan korupsi. Hanya dengan keberanian itu Indonesia bisa mewujudkan keadilan sosial dan masa depan yang bermartabat,” tandasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan