APBD Kota Bekasi 2025 Terseok di Ujung Triwulan III

PorosBekasi.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 belum menunjukkan progres menggembirakan. Menjelang akhir triwulan ketiga, realisasi anggaran masih jauh dari target dan dinilai terseok-seok.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diterima Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 24 Agustus 2025, pendapatan daerah Kota Bekasi yang ditetapkan Rp6,79 triliun, baru terealisasi Rp3,22 triliun atau 47,41 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp4,09 triliun baru tercapai Rp1,94 triliun atau 47,50 persen. Pajak daerah sebagai tulang punggung PAD senilai Rp3,55 triliun baru menghasilkan Rp1,59 triliun atau 44,94 persen.

Retribusi daerah justru lebih baik dengan capaian Rp265,69 miliar dari target Rp480,52 miliar atau 55,29 persen. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 35,08 persen.

Menariknya, pos “lain-lain PAD yang sah” justru melampaui target hingga 179,75 persen dari Rp42,28 miliar menjadi Rp76 miliar.

Transfer Pusat dan Antar Daerah

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan pagu Rp2,35 triliun terealisasi Rp1,11 triliun atau 47,18 persen. Sedangkan transfer antar daerah mencapai Rp164,92 miliar dari target Rp344,89 miliar atau 47,82 persen.

Belanja Daerah Terendah di Belanja Modal

Dari sisi belanja, Pemkot Bekasi mengalokasikan Rp6,98 triliun. Namun, realisasi baru Rp2,58 triliun atau 37,07 persen.

Belanja pegawai paling dominan, sudah terserap Rp1,37 triliun atau 50,23 persen dari Rp2,73 triliun.

Belanja barang dan jasa rendah, baru 35,49 persen atau Rp980,69 miliar dari Rp2,76 triliun.

Belanja modal paling kritis, hanya 3 persen atau Rp34,12 miliar dari Rp1,13 triliun.

Untuk belanja lainnya senilai Rp355,24 miliar, realisasi tercatat Rp202,91 miliar (57,12 persen). Hibah sudah 40,90 persen, sementara subsidi justru nol persen. Paling mengejutkan, bantuan sosial melonjak drastis 2.502 persen, dari target Rp3,29 miliar menjadi Rp82,22 miliar.

Dari sisi pembiayaan, kinerja justru lebih tinggi. Penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp264,04 miliar atau 102,19 persen dari target Rp258,39 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, khusus penyertaan modal, sudah terealisasi Rp52,50 miliar dari Rp72,39 miliar atau 72,52 persen.